Indonesia dinilai masih membutuhkan kekuasaan presiden dan negara yang netral karena sistem Pemilu masih lemah.

"Presiden cawe-cawe menurun wibawa citra menjadi politisi makelar, sementara presiden negarawan naik kelas bagaimana berpikir keras dan fokus menjaga pemilu berjalan sukses, equal dan bermartabat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Jokowi menyinggung soal dirinya yang ikut campur dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar dengan dirinya ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres.

“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Pemred TV One Karni Ilyas seusai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi.

Jokowi mengklaim ikut cawe-cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Hal senada disampaikan pegiat media sosial Helmy Yahya yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Jokowi, kata dia, mengakui ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

“Tentang cawe-cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe,” pungkasnya.

Klarifikasi Istana

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan klarifikasinya trkait isu Presiden Jokowi cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.

Pramono Anung menegaskan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi bukanlah cawe-cawe untuk mempengaruhi hasil Pemilu.