"Dalam demokrasi, penting untuk memastikan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif," ungkapnya.

Lanjut Pangi, jika presiden terlibat secara aktif dalam menentukan calon penerusnya, maka dapat menciptakan preseden yang berbahaya di mana presiden memiliki kendali penuh terhadap proses politik dan pemilihan.

4. Kehilangan Kepercayaan Publik

Campur tangan Jokowi juda dinilai dapat merusak kepercayaan publik (distrust) terhadap proses pemilihan dan integritas lembaga-lembaga terkait.

"Jika masyarakat merasa bahwa proses pemilihan tidak adil atau terdistorsi karena campur tangan presiden, maka mereka dapat kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan pemimpin yang dipilih," kata Pangi.

Hal ini dinilai dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial dan politik, serta mengurangi legitimasi pemerintah yang akan datang.

5. Pembatasan Inovasi Politik

Dampak negatif kelima menurut Pangi, ada risiko terjadinya stagnasi politik.

"Calon-calon yang mungkin memiliki visi baru, gagasan inovatif, atau perspektif yang berbeda mungkin akan terhalang oleh pengaruh presiden saat ini."

"Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi dan mencegah perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan dinamis," ungkapnya.

Jokowi Harus Netral

Lebih lanjut Pangi mengatakan, cawe-cawe Jokowi berpotensi terjadinya abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan.

"Presiden masih punya kendali total terhadap infrastruktur dan suprastruktur Pemilu 2024."

"Cara menghentikan itu semua, presiden harus netral dan cuti," ungkap Pangi.