Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons soal saran Menkopolhukam Mahfud MD kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)  tetap kompak sehingga tidak saling menjegal di internal.

Menurut Mardani, KPP saat ini sangat solid.

Baca juga: Pengamat Nilai Usulan PAN dan PPP soal Capres Non-kader Buka Jalan Golkar Gabung KKIR atau KPP

"Nasihat yang bagus. Terima kasih Pak Mahfud dan selama ini alhamdulillah KPP solid," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan PKS, NasDem dan Demokrat tidak saling jegal.

"Malah saling menguatkan dan solid," tambahnya.

Adapun upaya penjegalan Anies Baswedan sebagai capres KPP untuk maju pada Pilpres 2024, dikatakan Mardani, bisa saja terjadi.

"Tapi semua tidak akan berhasil jika internal KPP solid," katanya

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pesan kepada koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan.

Baca juga: Ganjar Jawab Kekhawatiran Anies soal Jokowi Cawe-cawe Pilpres: Kalau Nyalon, Jangan Takut Isu

Mahfud berpesan agar koalisi pendukung Anies tetap kompak supaya mendapatkan tiket maju pencapresan dan tidak dijegal oleh internalnya sendiri.

"Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket tidak dijegal oleh internalnya sendiri," kata Mahfud usai memimpin upacara di Lapangan Pancasila, Ende, NTT sebagaimana ditayangkan Kompas TV, pada Kamis (1/6/2023).

Mahfud MD membantah soal tudingan penjegalan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pencalonan Anies di Pilpres.

Kata dia, isu tersebut hanya isu politik semata yang merupakan bagian dari perlombaan kontestasi politik.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Persoalan yang Paling Menantang Sebagai Menkopolhukam Adalah Mafia Hukum

Isu tersebut dimunculkan oleh elite politik dengan dua tujuan, yakni agar pendukungnya muncul atau agar mereka yang memilih menjadi sedikit.

"Nggak ada, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit," katanya.

Sedangkan sikap pemerintah tegas Mahfud, tidak akan menjegal siapapun. Pemerintah menjamin melindungi hak-hak dari setiap masyarakat untuk berkontestasi di pesta demokrasi.

"Kalau pemerintah nggak, persilakan, kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan," ungkapnya.