Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Advokasi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Mahretta Maha menilai pemilu tahun ini mengalami kemunduran dalam kaitannya dengan kelompok disabilitas. 

Sebab, dalam segala langkahnya, lembaga penyelenggara pemilu kurang mengapresiasi kelompok marjinal ini. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Pemilu 2019.

Hal ini Mahretta sampaikan saat menjadi pembicara di acara The Indonesia Instittute (TII) yang bertajuk Evaluasi Sosialisasi Peserta Pemilu dan Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif, di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

"Pemilu tahun ini agak mundur dari pemilu tahun lalu, lebih baik dari disabilitas. Betul hawa panas, tapi pendekatan teman-teman KPU ke disabilitas lebih diapresiasi. Sekarang merasa left behind," ujar Mahretta. 

Lebih lanjut, Mahretta tahu penyelenggara pemilu sudah melakukan beberapa kegiatan dan sosial yang melibatkan kaim disabilitas. Namun hal itu, katanya, tidak berjalan maksimal. 

Sebab hasil dari kegiatan dan sosialisasi itu tak menghasilkan apa-apa dan berakhir dengan kelompok disabilitas yang tak mengerti ihwal kepemiluan. 

"Mereka sudah bilang, 'sudah kok melaksanakan'. Karena pelibatan itu bukan pelibatan organisasi hasil yang kami dapat pun tidak maksimal," tuturnya.

"Ketika kami tanya teman disabilitas mereka enggak paham. Enggak tahu mau pemilu. Untuk jadwal Pilkada saja mereka enggak tau," Mahretta menambahkan.

Sebelumnya, Bawaslu RI melakukan deklarasi pemilu ramah disabilitas. 

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan ada empat tujuan dari lahirnya deklarasi itu. 

Pertama, ialah berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik  disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.

"Kemudian berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang," ujar Lolly usai deklarasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

"Ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan," sambungnya.

Baca juga: Bawaslu Jamin Pemilu 2024 Tidak Ada Lagi TPS yang Tidak Ramah Disabilitas

Lalu yang terkahir ialah meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 secara inklusif.

Pemilu ramah akses disabilitas, jelas Lolly, adalah konsep yang menekankan pentingnya untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi individu dengan disabilitas dalam proses 
pemilihan umum. 

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pemilihan politik.