TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XIX/2021, desain pemilihan umum (pemilu) serentak secara nasional yang dipilih oleh pembentuk undang-undang pada 2024 mendatang adalah pemilu serentak dalam dua tahap.

Tahap pertama yaitu pemilu serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD.

Tahap kedua, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional.

Adanya sinkronisasi waktu penyelenggaraan, baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat.

Baca juga: Ada Mantan Terpidana Jadi Bakal Caleg Masuk Dalam Calon Sementara Pemilu 2024

Masyarakat Kepulauan Nias (Ono Niha) dalam menyambut pesta demokrasi terbesar di dunia ini harus terpanggil, tergugah dan bertanggung jawab mengarahkan hak pilihnya untuk memilih calon legislatif baik tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang layak dan pantas sesuai rekam jejak, kapasitas, dedikasi, loyalitas, integritas, serta pengabdian pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat Nias harus dan mutlak proaktif, responsif dan produktif memilih calon-calon legislatif yang memiliki track record yang terbukti dan teruji membela, menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Jejak rekam yang baik, integritas, kapasitas dan kapabilitas para calon legislatif menjadi sangat penting, krusial dan strategis dalam menggunakan hak pilih. Bila salah memilih maka yang sangat dirugikan adalah masyarakat.

Dalam menyikapi perkembangan politik saat ini, Liga Mahasiswa Nias Indonesia (LMNI) menggelar Diskusi Publik dengan Tema “Pesta Demokrasi 2024 : Kemanakah Arah Suara Ono Niha?” yang didirikan oleh Aktivis Pemuda Edizaro Lase dan Ketua BEM STIH Prof. Gayus Lumbuun, Berkat S. Hulu.

Hadir Ketua Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU), Sukma Wijaya Hasibuan dan Puteri Indonesia Sumatera Utara 2023 Tabitha Napitupulu, di diskusi Kopi dan Ruang Berbagi Kawi, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2023).

Sementara itu, Puteri Indonesia Sumut 2023 Tabitha Napitupulu mengatakan faktor penting peningkatan kualitas demokrasi adalah tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni.

Sebut Tabitha saat ini wilayah Nias menjadi salah satu daerah penyumbang angka kemiskinan dan stunting yang tinggi di Indonesia.

Baca juga: Jaga Marwah Demokrasi, Tingginya Ongkos Politik di Pemilu 2024 Bisa Ditekan Lewat Aplikasi Teknologi

"Isu pencegahan stunting ini sudah jadi prioritas kebijakan nasional. Maka itu perlu gerak cepat dan aksi dari Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Stunting itu erat hubungannya dengan faktor ekonomi yang rendah yang menyebabkan kemiskinan selain faktor kriminalitas," jelasnya.

Tabitha juga menyebut pentingnya keterbukaan informasi publik dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan yang tepat.

Untuk itu dia mengajak anak muda bersama sama dan bergotong royong meningkatkan awareness masyarakat lewat sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008.