TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat telah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) per Jumat (1/9/2023).

Hal ini merupakan keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.

Adapun keputusan ini diketahui melalui cuitan dari Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon di akun X (dulu Twitter), @jansen_jsp.

Tak hanya itu, Jansen menuliskan bahwa Partai Demokrat secara otomatis juga tidak lagi mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

"Keputusan MTP Partai Demokrat malam ini:

1. Kami Partai Demokrat memutuskan MENCABUT DUKUNGAN KE ANIES BASWEDAN dalam Pilpres 2024;

2. Kami Partai Demokrat memutuskan TIDAK LAGI BERADA/KELUAR DARI KOALISI PERUBAHAN karena telah terjadi pengingkaran terhadap isi piagam koalisi," tulisnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah secara sepihak menunjuk Cak Imin menjadi cawapres Anies.

Hal ini diketahui dari rilis pers yang diterima Tribunnews.com pada Kamis (31/9/2023).

Riefky mengatakan keputusan itu diambil usai Surya Paloh dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (29/8/2023).

Dirinya mengatakan penunjukan tersebut tanpa sepengetahuan anggota koalisi yaitu Partai Demokrat dan PKS.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky.

Baca juga: SBY Bongkar Dugaan Jokowi Terlibat di Balik Anies-Muhaimin, Ucap Musang Berbulu Domba Sindir Siapa?

Bahkan, Riefky menyebut bahwa penunjukan Cak Imin oleh Surya Paloh juga tanpa sepengetahuan Anies.

Ia mengatakan Anies baru tahu setelah Surya Paloh memanggilnya dan meminta agar menerima keputusannya.

Demokrat dan PKS Tahu Cak Imin Cawapres Anies dari Sudirman Said

Selanjutnya, Riefky mengatakan Demokrat dan PKS baru mengetahui Cak Imin menjadi cawapres Anies pada Rabu (30/8/2023).

Bahkan, informasi tersebut tidak disampaikan oleh Anies sendiri, tetapi lewat juru bicaranya, Sudirman Said.

"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokart, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024