TRIBUNNEWS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, sudah pernah memperingatkan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dan Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, untuk menjaga kesolidan Koalisi Perubahan.

Hal ini disampaikan Mahfud MD pada Juni 2023 lalu, saat bicara mengenai pencapresan Anies Baswedan.

Kala itu, Mahfud MD mengaku dirinya ditawari PKS untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Namun, Mahfud menolaknya lantaran tak ingin mengubah komposisi Koalisi Perubahan.

"'Enggak'. Saya bilang, karena di koalisi Bapak (Ahmad Syaikhu) itu ada NasDem, Demokrat, dan PKS. Ada banyak calonnya dari partainya sendiri," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Kronologi NasDem Khianati Koalisi Perubahan Versi Demokrat, Pasangkan Anies dengan Cak Imin

"Nanti kalau saya diajak ke situ (bergabung jadi cawapres), malah saya merusak demokrasi. Kalau yang satu (partai) keluar karena Anda (Ahmad Syaikhu) ajak saya, 'kan rusak," imbuh dia.

Karena itu, Mahfud meminta pada Ahmad Syaikhu untuk menjaga Koalisi Perubahan agar tetap kompak demi lancarnya jalan pencapresan Anies menuju Pilpres 2024.

Ia juga mengingatkan Denny Indrayana yang kini menjadi kader Demokrat, untuk menjaga internal Koalisi Perubahan.

"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS juga saya minta, tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket (capres)," tutur Mahfud MD.

"Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut," pungkas dia.

Sayang, peringatan Mahfud tersebut justru berakhir dengan pecahnya Koalisi Perubahan.

Pada Kamis (31/8/2023), Sekretaris Jenderal Demokrat yang juga anggota Tim 8, Teuku Riefky Hasya, mengungkapkan NasDem telah memutuskan mengusung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, untuk menjadi cawapres Anies.

Langkah itu disebut Riefky diambil NasDem tanpa berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ungkap Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis.

Riefky mengatakan, Demokrat dan PKS baru mengetahui keputusan tersebut pada Rabu (30/8/2023).

Itupun, ujar Riefky, bukan Anies langsung yang menyampaikan, melainkan juru bicaranya, Sudirman Said.

"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata dia.

Karena itu, Demokrat lantas mengambil langkah menggelar Rapat Majelis Tinggi Partai untuk menentukan keputusan selanjutnya.

Rapat tersebut digelar pada Jumat (1/9/2023), di kediaman Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor Jawa Barat.

Baca juga: Surya Paloh Tak Bisa Pastikan Nasib Koalisi Perubahan usai NasDem Dituding Berkhianat: Belum Tahu

Demokrat Sebut Anies Sudah Pinang AHY

Langkah NasDem bekerja sama dengan PKB dianggap Demokrat sebagai pengkhianatan.

Pasalnya, Anies Baswedan telah meminta secara langsung Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi cawapresnya.

Menurut Teuku Riefky Hasya, Anies sudah mengajak AHY bekerja sama sejak 23 Januari 2023, saat keduanya bertemu di Jalan Lembang, Jakarta Pusat.

"Pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY 'menjemput takdir' sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029. Peristiwa ini disaksikan oleh empat orang dari Tim 8," beber Riefky.

Ajakan itu kembali disampaikan Anies pada 12 Juni 2023.

Kala itu, Anies menghubungi AHY dan mengatakan dirinya memilih Ketua Umum Demokrat itu sebagai pasangannya.

"Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'," kata Riefky.

Niat Anies tersebut kembali dipertegas pada 14 Juni 2023, saat tiga ketua umum partai Koalisi Perubahan menandatangani mandat masing-masing terkait cawapres.

Hasilnya, tak ada penolakan dari SBY, Ahmad Syaikhu, dan Surya Paloh atas keputusan Anies memilih AHY.

"Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh; Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono; untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya," ungkap Riefky.

"Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri, dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat."

"Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," tuturnya.

Tetapi, di tengah proses persiapan deklarasi capres-cawapres yang tak kunjung terwujud, Demokrat mendapati NasDem 'membelot' dengan memilih Cak Imin sebagai cawapres Anies.

Baca juga: Dito Ariotedjo Bantah Koalisi NasDem-PKB di Pilpres 2024 Dikarenakan Golkar Merapat ke Gerindra

Demokrat pun kecewa dengan keputusan itu, terlebih NasDem terkesan memaksa Koalisi Perubahan untuk menerima bahwa bukan AHY lah yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024.

"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli). Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan Rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya," tandas Riefky.

PKS Tetap Dukung Anies Baswedan

Di tengah panasnya hubungan Demokrat dan NasDem, PKS memastikan bakal tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

Keputusan ini diambil PKS merujuk pada hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII, dimana PKS sepakat mendukung dan mengusung Anies secara resmi.

"PKS tetap pada keputusan MMS VIII, dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," kata Polhukam DPP PKS yang juga anggota Tim 8, Almuzammil Yusuf, Jumat.

"Bahwa, dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI, Anies Rasyid Baswedan," tegas dia.

Terkait kabar yang mengatakan NasDem memilih Cak Imin sebagai cawapres, PKS mengaku menghormati hal tersebut.

Menurut Almuzammil, setiap partai memiliki hak dan kedaulatan untuk menentukan sikap politiknya.

Ia menyebut, selama ini Koalisi Perubahan telah melakukan berbagai upaya untuk mencari titik temu soal permasalahan yang dihadapi.

Tetapi, kata dia, upaya itu belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama.

"Kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya."

"Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," pungkasnya.

Baca juga: Kini Mesra, Cak Imin Pernah Sindir Surya Paloh saat Harlah PKB: Kok Nggak Berani Datang?

Surya Paloh Tak Tutup Kemungkinan Duet Anies-Cak Imin

Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, tak menutup kemungkinan Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan.

Hal ini disampaikannya saat menanggapi pertanyaan mengenai tudingan Demokrat yang menyebut NasDem berkhianat.

"Bisa saja terjadi, tapi saat ini belum terformalkan. Kita tunggu perkembangan satu dua hari ini," ucapnya saat ditemui di NasDem Tower, Kamis malam, dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunnews.com.

Mengenai kedekatannya dengan Cak Imin, Surya Paloh sudah menganggap Ketua Umum PKB itu seperti adik sendiri.

Lantaran, bagi Surya Paloh, Cak Imin bukanlah orang baru.

"Cak Imin kan bukan orang lama, saya anggap adik saya," kata dia.

Lebih lanjut, Surya Paloh mengaku mendengar adanya rencana deklarasi Anies-Cak Imin pada Sabtu (2/9/2023), di Surabaya, Jawa Timur.

Namun, Surya Paloh memastikan hal itu belum terkonfirmasi.

"Ada saya dengar seperti itu (deklarasi Sabtu di Surabaya)," kata dia.

"Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Rahmat Fajar Nugraha/Rizki Sandi Saputra)