TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setidaknya ada tiga tokoh ekonomi atau pengusaha nasional yang ada di balik pemenangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Dari informasi yang dihimpun Tribun mereka adalah Ketua Umum Partai Perindro Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Politik dan bisnis tak ubahnya dua sisi mata uang.

Saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain.

Hajatan pemilu menjadi ajang pertaruhan dan pertarungan mereka, termasuk saat Pilpres tahun 2024.

Berikut tiga profil pengusaha yang mendukung Ganjar Pranowo.

1. Hary Tanoesoedibjo

Dikutip dari MNC Vision, Hary Tanoesoedibjo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 September 1957.

Ia merupakan lulusan Carleton University di Kanada tahun 1988 dan meraih gelar Bachelor of Commerce (Honors).

Lalu, di tahun 1989, Hary mendapat gelar Master of Business Administration dari Ottawa University yang juga berada di Kanada.

Saat ini, ia menjabat sebagai Executive Chairman MNC Group.

Hary sendiri adalah pendiri sekaligus pemegang saham pengendali di MNC Group yang saat ini berfokus pada bidang media, jasa, dan keuangan, serta entertainment hospitality.

Di bidang media, Hary memegang langsung PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) yang merupakan induk dari PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC).

Sebagai informasi, MNC memiliki empat televisi nasional, yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews, serta, portal Okezone.com, Sindonews.com, dan iNews.id.

Selain televisi nasional dan portal berita, MNC juga membawahi digital platforms termasuk layanan streaming ternama, yaitu RCTI+.

Sementara, PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) merupakan media grup terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara.

Selain MNC, PT Global Mediacom Tbk juga mambawahi PT MNC Networks Tbk.

Kemudian, di bidang keuangan, Hary Tanoesoedibjo mengendalikan PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang fokus pada layanan perbankan, multifinance, sekuritas, manajemen aset, hingga asuransi.

Di MNC Sekuritas, nama Hary tercatat sebagai Komisaris Utama.

Hary juga menduduki jabatan strategis di anak perusahaannya yang lain, seperti:

• Direktur Utama di PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT MNC Land Tbk, dan PT GLD Property;
• Komisaris Utama di PT MNC Sky Vision Tbk, PT Global Informasi Bermutu, PT Media Nusantara, dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV).

Dari informasi yang dihimpun, harta kekayaan Hary sekitar 1,5 miliar USD atau setara Rp 22,9 triliun.

Karier politik Hary dimulai pada 2011, saat ia bergabung dengan partai besutan Surya Paloh, NasDem.

Kala itu, Hary menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar dan Wakil Ketua Majelis Nasional NasDem.

Namun, perjalanan politiknya bersama NasDem hanya bertahan selama 2 tahun dan memilih pindah ke Hanura.

Di Hanura, Hary dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Bapilu.

Tapi, pada Februari 2015, Hary memilih mendeklarasikan partai politiknya sendiri, yaitu Perindo, dan menjabat sebagai Ketua Umum hingga sekarang.

Meski demikian, Perindo sebelumnya sudah diperkenalkan pada 2013, sebagai ormas.

Di tahun 2017, Hary Tanoesoedibjo ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus dugaan ancaman kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto.

Dilansir Kompas.com, ancaman itu dilontarkan Hary pada Yulianto lewat SMS.

Ancaman itu berisi, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan."

Meski demikian, Hary membantah telah mengancam Yulianto.

Ia mengatakan SMS itu dikirim untuk menegaskan langkahnya terjun ke dunia politik demi Indonesia lebih baik.

"SMS ini saya buat sedemikian rupa untuk menegaskan saya ke politik untuk membuat Indonesia lebih baik, tidak ada maksud mengancam," ujar Hary kala itu.

2. Oesman Sapta Odang

Oesman Sapta Odang atau yang lebih akrab disapa OSO, dikenal sebagai seorang politisi Indonesia yang kini menggawangi Partai Hanura.

Sebelum itu OSO sempat menjabat sebagai wakil ketua MPR RI periode 1999-2004 dan terpilih kembali sebagai wakil ketua lembaga tinggi negara tersebut dari kelompok DPD-RI untuk periode 2014-2019. 

Mungkin tak banyak orang tahu, bila politisi satu ini turut merangkap sebagai seorang pengusaha profesional.

OSO memiliki sebuah bisnis grup yang menaungi banyak bidang perusahaan.

Saat masih aktif sebagai pejabat publik, OSO pun diamanahkan melaporkan Harta Kekayaannya miliknya kepada negara.

Terakhir kali pria kelahiran 18 Agustus 1950 ini melaporkan Harta Kekayaannya adalah pada 31 Maret 2019 usai menjabat sebagai Ketua DPD RI.

Berdasarkan LHKPN itu, OSO tercatat mempunyai total Harta Kekayaan Rp. 472.680.245.851.

Jumlah total Harta Kekayaan itu telah dikurangi dengan utang yang tercatat Rp. 574.589.786.

OSO memiliki sejumlah aset berupa tanah dan bangunan di Jakarta, Pontianak hingga Ketapang.

Pemilik konglomerasi OSO Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan perhotelan ini juga memiliki Kas mencapai Rp. 43 Miliar.

Harta kekayaan itu tentu tak mengherankan mengingat majalah Globe Asia pada tahun 2016 menyebut OSO adalah salah satu dari 150 orang terkaya di Indonesia.

OSO memiliki nama dan gelar Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang gelar adat Datuk Bandaro Sutan Nan Kayo (Gelar Adat Minangkabau) Karaeng I Mannuntungngi Daeng Marewa (Gelar Adat Bugis).

Mengulik latar belakangnya di masa lalu, OSO lahir dari pasangan Odang (ayah) asal Palopo, Sulawesi Selatan dan Asnah Hamid (ibu) asal Sulit Air, Solok, Sumatra Barat.

Untuk menunjang pariwisata di kampung halamannya Sulit Air, ia membangun rumah gadang sebagai objek wisata dan tempat informasi.

Meski menyelesaikan jenjang pendidikan SMA dengan mengambil ijazah Paket C, ia sukses memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Senior University International di Amerika Serikat pada tahun 1999.

Gelar ini ia peroleh, sebelum menamatkan jenjang SLTA-nya pada tahun 2006.

OSO aktif di dunia politik dan merupakan pendiri Partai Persatuan Daerah.

Karena dalam beberapa kali pemilihan umum partai tersebut tidak lolos electoral threshold, ia kemudian bergabung dengan Partai Hanura dan menjabat sebagai Ketua Umum sejak tahun 2016.

Selain aktif di partai politik, ia juga terlibat dalam berbagai organisasi.

OSO memiliki jiwa bisnis yang begitu kuat, terbukti kini dia adalah seorang konglomerat di OSO Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan perhotelan.

Menurut majalah Globe Asia, pada tahun 2016 kekayaannya diperkirakan mencapai USD 350 juta dan telah menempatkannya ke dalam salah satu dari 150 orang terkaya di Indonesia.

Selain menjabat sebagai CEO OSO Group, Oesman juga duduk sebagai Komisaris maskapai Lion Air.

Pada awal tahun 2012, OSO menunjuk Tanri Abeng sebagai CEO OSO Group menggantikan dirinya.

Ia juga mengumumkan George Toisutta sebagai komisaris utama dan anaknya Raja Sapta Oktohari sebagai direktur utama.

Diketahui pada 2020 lalu OSO masuk daftar 53 penerima anugerah Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Baca juga: OSO Tegaskan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi terkait Dukungan Hanura terhadap Ganjar Pranowo

Ia pun menerima anugerah Tanda Kehormatan Republik Indonesia dari Presiden Joko Widodo.

Berikut jabatan penting yang diemban Oesman Sapta Odang alias OSO:

• Ketua DPD RI (2017–2019)
• Wakil Ketua MPR RI (2014–2019)
• Ketua Umum DPP Partai Hanura (2016–)
• Ketua Umum Gebu Minang (2016–2021)
• Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (2010–2015)
• Ketua Umum Asosiasi Koperasi Kelapa Indonesia (2002–2012)
• Ketua Umum Pengurus Pusat KKI (2002–2011)
• Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (2002–2004)
• Wakil Ketua MPR RI (1999–2004)
• Ketua Kadin Daerah Provinsi Kalimantan Barat (1998–2004)
• Komisaris Lion Air. 

3. Arsjad Rasjid

Arsjad saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). 

Dikutip dari laman resmi Kadin, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum Kadin pada 20 Oktober 2021 dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII KADIN di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ia akan menjabat sebagai Ketua Kadin hingga 2026 mendatang. 

Arsjad lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970 atau saat ini berusia 53 tahun.

Dikutip dari laman pribadinya, Arsjad Rasjid merupakan Presiden Direktur di PT Indika Energy Tbk., perusahaan energi terintegrasi terkemuka di Indonesia.

Di perusahaan tersebut sebelumnya ia menjabat sebagai Group CEO dari tahun 2005 hingga 2013, dan Wakil Presiden Direktur/Group CFO dari tahun 2013 hingga 2016.

Baca juga: PDIP Ungkap Alasan Pilih Arsjad Rasjid Jadi Ketua Pemenangan Ganjar

Pada tahun 2022, Arsjad diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi anggota panitia pengarah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Arsjad lahir dari pasangan pasangan H.M.N. Rasjid (Purnawirawan TNI AD) dan Hj. Suniawati.

Ayahnya berdarah Palembang, sedangkan Ibunya berdarah Sunda-Tionghoa.

Dari sisi pendidikan, Arsjad merupakan lulusan sejumlah sekolah luar negeri. 

Pada tahun 1990, Arsjad menuntut ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering.

Setelah itu, pada 1993, ia juga menyelesaikan pendidikannya di bidang Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Bachelor of Science.

Selain itu, Arsjad juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Pada 2013 Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris.

Pada 2012, ia menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat.

Lalu, ia juga menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk Para Pemimpin Global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Selain sebagai pengusaha, Arsjad juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani), periode 2023-2027. (*)