Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) dan Dewan Pakar DPP GA GMNI Bob Randilawe meyakini ada campur tangan Amerika Serikat (AS) dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, campur tangan tersebut dilakukan dalam bentuk-bentuk yang lebih halus.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Seminar Politik bertema "Mewaspadai Keterlibatan LSM Amerika, NED dan IRI, yang mencampuri Pemilu/Pilpres 2024" di Jakarta pada Minggu (17/9/2023).

"Jadi sekali lagi, campur tangan itu saya yakin ada. Hanya, variannya yang berubah. Kalau dulu mereka istilahnya pakai instrumen-instrumen yang kelihatan, kalau sekarang, makin ke sini saya kira makin halus ya," kata Bob

"Teori yang menunjangnya pun sudah berubah, dari teori modernisme di era perang dingin, menjadi post modernisme pada era sekarang. Bahkan sudah berkembang menjadi post truth sekarang landasan filosofinya. Jadi bentuk intervensinya makin ke sini makin halus," sambung dia.

Lebih jauh, ia berasumsi AS juga menanamkan pengaruhnya di dalam pemerintahan.

Untuk itu, ia mengatakan dibutuhkan sistem daya tahan terhadap pengaruh tersebut.

"Jangankan begitu, saya sendiri punya asumsi bahwa di dalam kabinet pemerintahan Jokowi pun, indikasi bahwa AS menanamkan orangnya itu juga ada. Ya kan? Namanya menanamkan pengaruh. Karena kan ini bicara soal kepentingan. Apalagi di Pemilu," kata dia.

"Pasti negara sebesar AS, pasti ingin menanamkan jasa di dalam hasil pemilu itu. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita. Kita kan harus punya sistem daya tahan, self defence mechanism tadi yang saya katakan. Atau kita punya rambu-rambu untuk mewaspadai itu," kata dia.

Mejurutnya, Indonesia sebagai negara juga tidak bisa menolak pengaruh AS dalam Pemilihan Presiden.

Indonesia, kata dia, tidak bisa menghindari pengaruh AS dalam Pilpres 2024.

"Karena kita tidak bisa menolak juga itu, AS melakukan cawe-cawe terhadap Pilpres kita. Kita nggak bisa hindari. Tapi daya tahan, ketahanan nasional kitalah yang membuat mereka itu, ya sudah, ya elu cawe-cawe saja, tapi lu nggak akan bisa mempengaruhi apa-apa," kata dia.

Menurutnya, jawaban Kedutaan Besar AS di Jakarta yang membantah
artikel berjudul "Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com pada 6 September 2023 terkait campur tangan AS dalam Pemilu 2024 afalah jawaban yang diplomatis.

Jawaban tersebut, kata dia, memang harus dikeluarkan oleh Kedubes untuk memberi kesan positif tentang negaranya.

Baca juga: Pengamat Sejarah Militer Sebut Terdapat 7 Versi Terkait Peristiwa G30S: Keterlibatan PKI Hingga CIA

"Tapi apakah operasi itu ada? Saya membaca banyak dokumen, sejak Indonesia merdeka, sampai 1998, bahkan pasca 1998 bentuk-bentuk intervensi dari negara AS dalam konteks hari ini kita bicara AS. Itu banyak sekali, bahkan sudah jadi buku," kata dia.

"Bahkan operasi 65 yang meniru (Augusto) Pinochet di Chilli, dia operasi Jakarta katanya kan. Itu juga diakui. Di AS kan ada ketentuan bahwa setela 25 tahun sebuah dokumen, X Files namanya, itu bisa dibuka. Di situ kan kelihatan bahwa memang mereka melakukan intervensi untuk 'merawat'. Bagi dia merawat bagi kita kan bencana, mengganggu," sambung dia.

Tanggapan Kedubes AS di Jakarta

Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta Michael Quinlan telah memastikan AS tidak pernah ikut campur dalam urusan pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Quinlan merespons beredarnya dokumen CIA di RI jelang Pemilu 2024 terkait revolusi warna.

Selain itu, Kedubes AS pun menyebut info tersebut adalah kabar bohong atau hoax.

"Ini adalah berita palsu (hoaks). Amerika Serikat tidak memihak dalam pemilu," kata Quinlan kepada Tribunnews.com pada Senin (11/9/2023).

Quinlan mengatakan sebagai negara yang memiliki kesamaan dengan Indonesia yakni sama-sama menjalankan demokrasi maka pemilihan umum diharapkan bebas dan adil.

Pihaknya meminta agar informasi yang dinilainya tidak bisa dipertanggungjawabkan itu tidak dipercaya.

"Satu-satunya hal yang penting bagi kami adalah proses pemilu yang bebas dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kami menyangkal komentar yang tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar yang menyatakan sebaliknya," kata dia.

Dokumen Soal Revolusi Warna

Sebelumnya beredar sebuah dokumen yang disebut mengungkap rencana badan intelijen Amerika Serikat (CIA) tengah mempersiapkan revolusi warna di Indonesia.

Revolusi warna sering digunakan untuk menggambarkan operasi intelijen AS dalam membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rezim.

Banyak laporan menyebut, termasuk artikel Kedubes China di Indonesia, revolusi warna disiapkan oleh CIA melalui National Endowment for Democracy (NED) untuk mencampuri Pemilu 2024.

NED merupakan Non Goverment Organization (NGO) atau LSM swasta yang disinyalir mendapat pendanaan dari pemerintah AS dan disebut-sebut menjadi “front CIA” untuk melakukan revolusi warna.

Situs Kedubes China di Jakarta juga menyebut NED, sebagai salah satu “prajurit”, “sarung tangan putih” dan “pejuang demokrasi” utama pemerintah AS, menumbangkan pemerintah yang sah dan mengembangkan kekuatan boneka pro-AS di seluruh dunia atas nama “mempromosikan demokrasi”.

Disebutkan, NED beroperasi di lebih dari 100 negara dan menyalurkan lebih dari 2.000 hibah setiap tahun.

Baca juga: Beredar Dokumen Ada Operasi CIA di RI Jelang Pemilu 2024, Jubir Kedubes AS: Itu Hoax

Organisasi tersebut disebut kerap memberikan hibah untuk membiayai revolusi di berbagai negara untuk mencapai tujuannya.

Dalam artikel berjudul "Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com, 6 September 2023, disebutkan NED tengah memperluas aliran dana hibahnya ke berbagai LSM, kelompok sipil penting, partai politik di Indonesia hingga kandidat untuk Pemilu 2024.

Artikel itu juga menuliskan bahwa dugaan "bermainnya" NED juga terungkap dalam laporan mingguan yang dikirim International Republican Institute (IRI) Indonesia ke kantor pusatnya di Washington pada Juni, Juli, dan Agustus 2023.

Selain itu, disebutkan pula cawe-cawe AS terhadap pilpres.

Dalam artikel dituliskan ada dokumen yang menujukkan pertemuan perwakilan IRI dengan pejabat tinggi Kedutaan Besar AS di Jakarta, Ted Meinhover.

Dalam pertemuan itu, Meinhover disebut menyampaikan kekhawatiran Washington terkait elektabilitas Prabowo Subianto yang meningkat secara dramatis dan menyoroti soal elektabilitas Anies Baswedan yang menurun.

Di akhir laporannya, penulis artikel tersebut, Kit Klarenberg, mengatakan dari sudut pandang Washington penting memastikan terbentuknya pemerintahan yang patuh di Indonesia tidak dapat disepelekan.