TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pernyataan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, yang menyebut ada pengusaha yang diperiksa pajaknya usai membantu saat pencapresan.

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara di acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' yang digelar di Grha Sabha Permana Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta pada Selasa (19/9/2023).

Staf Khusus Kemenkeu, Yustinus Prastowo, menilai pernyataan Anies tersebut menimbulkan kesan bahwa pemeriksaan pajak pengusaha dilakukan dilandasi dengan motif politis.

Yustinus pun membantah tudingan Anies tersebut.

"Pak @aniesbaswedan yang saya hormati, terhadap opini dan tudingan yang Anda sampaikan kemarin di acara Mata Najwa di UGM, seolah ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politis, kami sampaikan tanggapan," katanya di akun X (dulu Twitter) pribadnya, @prastow pada Rabu (20/9/2023).

Lantas Yustinus mengungkapkan pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan profesional.

Dia mengatakan pemeriksaan pajak baru dilakukan ketika data pembayaran pajak yang bersangkutan dianggap dalam tingkat risiko tinggi.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas," tuturnya."

"Pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data/informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji," sambung Yustinus.

Sehingga, Yustinus menegaskan tidak ada kemungkinan pemeriksaan pajak dilakukan atas motif subjektif termasuk politik.

Baca juga: Setuju dengan Gagasan Bacapres Anies Baswedan, Mahasiswa Ini Ingin Petani Indonesia Lebih Sejahtera

Dia juga membantah tudingan adanya campur tangan pihaknya dalam kepentingan politik lewat pemeriksaan pajak.

"Dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subjektif tertentu, termasuk politik. Praktik terbaik DJP, meskipun WP masuk kategori pemeriksaan, tetap dilakukan himbauan agar melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang secara sukarela."

"Dengan demikian kami klarifikasi, informasi yang Bapak (Anies Baswedan) terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar," tuturnya.

"Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai," sambung Yustinus.

Yustinus pun mendorong agar tiap bacapres dapat menjadikan isu pajak sebagai isu utama dalam diskursus oleh publik.

"Kami mendorong para bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik demi mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera. Selama berkontestasi secara sehat dan gembira, Pajak kuat, Indonesia Maju!" ujarnya.

Kata Anies Baswedan

Sebelumnya, Anies mengatakan pengusaha takut berinteraksi dengannya lantaran akan diperiksa pajaknya setelahnya.

"Takut. Karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, setelah itu mereka mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dan pemeriksaan lain-lain," tuturnya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (20/9/2023).

Anies mengungkpapkan pemeriksaan pajak itu dialami oleh salah satu pengusaha yang sempat membantu aktivitas relawan di beberapa daerah.

Pasca membantu, pengusaha tersebut langsung diperiksa kendati pemeriksaan itu disebut pemeriksaan acak.

"Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajak, itu yang katanya random," ujar Anies.

Baca juga: Saat Anies Sentil Pemerintah soal Kasus Rempang: Seharusnya Bukan Hanya Selera Presiden dan Menteri

Anies mengklaim para pengusaha yang membantu dirinya saat pencapresan hanya dari kalangan kelas menengah saja dan bukan kalangan atas.

"Banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu dengan sebuah catatan yang membantu ukurannya menengah-menengah," tukasnya.

Hanya saja, Anies enggan menjawab apakah upaya pemeriksaan pajak itu adalah wujud penjegalan dirinya saat pencapresan di Pilpres 2024.

"Saya tidak tahu yang memerintahkan siapa tapi fakta di lapangannya sepert itu," pungkas Anies.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)