Plus Minus Jika Kaesang Jadi Ketua Umum PSI, Potensi Lolos Parlemen hingga Hubungan Jokowi-PDIP
Baru saja berstatus sebagai anggota, Kaesang kini langsung diusulkan untuk menduduki jabatan tertinggi partai yakni ketua umum.
Penulis: Daryono
Editor: Arif Fajar Nasucha
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi berpendapat upaya menjadikan Kaesang sebagai ketua umum PSI dalam rangka menaikkan elektablitas PSI dalam Pemilu 2024.
Dengan Kaesang menjadi Ketua umum PSI, ada harapan bisa membawa PSI lolos dan memiki kursi di DPR RI.
Mengingat dalam Pileg 2019 lalu, PSI gagal masuk ke Senayan karena perolehan suaranya di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
"Tentu saja Kaesang tidak akan dibicarakan banyak orang kalau bukan anak Presiden Jokowi yang kebetulan presiden dengan popularitas tinggi sekitar 80 persen. Efek Jokowi ini diharapkan mampu memompa elektabilitas PSI yang sejauh ini masih sangat tidak aman untuk lolos parliamentary threshold," kata Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, apabila Kaesang hanya dipasang sebagai kader, efek elektoralnya diperkirakan tidak akan terlihat.
Namun, lanjut Burhanuddin, akan berbeda apabila Kaesang dipasang sebagai ketua umum.
"Tapi kalau langsung dipasang sebagai ketua umum mungkin efek elektoralnya akan bisa mengangkat, minimal meloloskan PSI ke Senayan," ujarnya.
Pendapat senada disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari.
Menurut Qodari, masuknya Kaesang berpotensi mendongkrak suara partai secara signifikan dalam Pemilu 2024.
Pasalnya, lanjut Qodari, mencermati dinamika politik di tanah air, faktor figur menjadi salah satu variabel penting dalam pemenangan pemilu.
"Jadi misalnya, Partai Demokrat besar itu karena ada tokoh Pak SBY. Kemudian PDIP sendiri tahun 1999 bisa menjadi pemenang pemilu karena faktor Ibu Mega, kemudian Gerindra bisa signifikan karena faktor Pak Prabowo," kata Qodari saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/9/2023) lalu.
"Nah faktor tokoh ini bisa langsung misalnya dalam kasus Ibu Mega dan Pak Prabowo mereka ketua umumnya tapi bisa juga tidak langsung, misalnya Partai Demokrat kita ingat tahun 2004 Pak SBY tidak ketua umum Partai Demokrat tetapi istrinya adalah wakil ketua umum," imbuhnya.
Dikatakan Qodari, faktor Jokowi akan sangat menentukan dalam perebutan elektoral di Pemilu 2024.
Hal itu mengingat tingginya tingkat kepuasan Jokowi di angka 80 persen.
