Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Pangeran Siahaan menyebut bahwa, pernyataan Mahfud MD soal penegakan hukum di Indonesia lemah tidak kontra produktif dengan jabatannya sebagai Menkopolhukam.

Sebab, Pangeran mengingatkan Mahfud memang tidak memiliki kewenangan teknis sehingga terbatas dalam memastikan penegakan hukum di lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Profesor Mahfud MD itu tidak punya kewenangan teknis operasional. Kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berada di tangan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan independensinya masing-masing,” kata Pangeran kepada wartawan Senin (23/10/2023).

Pangeran memaparkan, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam bertugas mengkoordinasikan kebijakan politik, hukum, dan keamanan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penegakan hukum.

Mahfud, lanjut Pangeran, hanya memastikan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai instansi terkait dalam menghadapi isu politik, hukum, dan keamanan.

Dia berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasinya di lapangan.

Sebaliknya, Pangeran berkata peran Mahfud jika menjadi wakil presiden memiliki potensi besar untuk mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

“Sebagai Wakil Presiden, Prof Mahfud MD akan memiliki suara yang lebih kuat dalam membahas kebijakan hukum dan mengadvokasi reformasi hukum yang lebih efektif dan inklusif,” ucapnya.

“Beliau dapat memanfaatkan posisinya untuk mendorong lembaga-lembaga terkait, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di negara ini,” imbuhnya.

Pangeran menambahkan, sebagai seorang yang memiliki latar belakang sebagai mantan Ketua MK, Mahfud MD memahami secara mendalam struktur dan dinamika hukum di Indonesia.

Menurutnya, Mahfud dapat mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk bekerja lebih kolaboratif dan proaktif dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks.

Diprediksi Bisa Gaet Suara Generasi Milenial dan Gen Z

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Indonesia(UI), Ade Reza Hariyadi menilai duet pasangan capres dan cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa mendapatkan dukungan mayoritas anak muda dalam hal ini generasi milenial dan gen Z.

Namun hal itu bisa terwujud apabila keduanya memiliki program yang mampu meyakinkan anak-anak muda.

Pengamat Politik Universitas Indonesia(UI), Ade Reza Hariyadi mengatakan Ganjar-Mahfud harus punya visi-misi yang sejalan dengan kebutuhan kaum muda dan bisa diterjemahkan menjadi program-program yang terukur dan rasional.

Mereka juga perlu merancang program yang orientasinya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi kaum muda.

"Perlu kerja-kerja politik yang intens untuk meyakinkan pemilih dari kalangan kaum muda. Ini soal mampu atau tidak membangun pesan. Biasanya pemilih muda ini sangat visioner dan cenderung melihat hal-hal yang bersifat rasional dan proven," kata Ade dalam pernyataannya, Senin (23/10/2023).

Diketahui, beberapa waktu lalu, saat menghadiri deklarasi kaum muda, Ganjar menyampaikan keinginannya melamar seluruh pemuda Indonesia untuk bergabung bersama Ganjar-Mahfud demi mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.

Menurut Ade, lamaran itu merupakan penanda bahwa Ganjar-Mahfud menyadari pentingnya memenangkan dukungan kaum muda.

"Pemilih muda ada lebih dari 52 persen. Ini menunjukan keseriusan mereka untuk menggarap segmentasi dari pemuda sebagai basis potensial yang memiliki kontribusi besar dari perolehan suara mereka," ujar Ade.