Stafsus Mensesneg Sebut Pernyataan Adian Soal Akar Masalah PDIP dengan Jokowi Bisa Jadi Fitnah
Faldo Maldini angkat bicara terkait pernyataan Adian Napitupulu yang menyebut bahwa hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang retak.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini angkat bicara terkait pernyataan Adian Napitupulu yang menyebut bahwa hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) retak karena menolak tiga periode.
Faldo mengatakan bahwa pernyataan Adian tersebut bisa menjadi fitnah apabila tidak disertai bukti.
"Kami sayang Bang Adian. Beliau politisi yang layak jadi teladan. Kalau nggak ada bukti, bisa jadi fitnah," kata Faldo, Rabu, (25/10/2023).
Menurut Faldo dalam sebuah hubungan berbeda pandangan merupakan hal biasa. Faldo yakin Adian juga pernah berbeda pandangan dengan pimpinan partainya.
"Itu biasa. Saya kira Bang Adian bukan orang yang nunduk-nunduk kalau hati dan pikirannya tidak sama dengan apa yang terjadi," katanya.
Menurut Faldo perbedaan pandangan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Presiden Jokowi bukan merupakan alasan untuk terpecah. Kedua orang tersebut merupakan negarawan yang memiliki kesabaran revolusioner.
"Sekarang, Pak Jokowi tentu masih hormat kepada Bu Mega. Jadi, bukan hal yang perlu digosok-gosok terus," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengatakan penolakan masa jabatan presiden tiga periode menjadi akar persoalan Joko Widodo (Jokowi) dengan partainya.
Menurut Adian, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya agar tiga periode.
“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).
Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Adian menjelaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," ujarnya.
