Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon Presiden dan Wakil Presdien Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berdedikasi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi industri kreatif, termasuk tantangan perizinan dan pendanaan yang tidak memadai.

Mereka menyadari bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia mengalami tingkat perkembangan ekonomi kreatif dan seni yang sama, dan sebagian besar terkonsentrasi di beberapa kota besar.

Maka, sangat penting bahwa ada sebuah organisasi yang berdedikasi untuk mengatasi isu-isu tertentu, termasuk dalam hal ini dapat berupa restrukturisasi Badan Ekonomi Kreatif atau pembentukan Kementerian Kebudayaan.

Pada acara 'Ruang Ide Ganjar Pranowo dan Mahfud MD' pada Senin lalu, di Kala Kalijaga, Kecamatan Blok M, Jakarta Selatan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berbincang dengan perwakilan pelaku ekonomi kreatif, pegiat seni, dan generasi muda.

Baca juga: Pilpres 2024: Perbandingan Visi Misi Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud MD

Komika Adjis Doa Ibu mengungkapkan, biaya sewa gedung yang mahal dan prosedur perizinan yang berbelit-belit terus menjadi permasalahan bagi para pelaku industri kreatif.

Dia lantas mencontohkan bagaimana biaya sewa biasanya lebih tinggi ketika acara stand-up comedy diselenggarakan di properti milik pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyatakan Indonesia memang memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. Oleh karenanya, pemerintah harus ikut membantu mendukung para pelaku ekonomi kreatif.

Baca juga: Profil Todung Mulya Lubis, Anggota Baru Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud

”Ruang anak muda yang keren-keren ini, perlu didorong dan perlu mendapat pendampingan. Regulasinya juga harus yang mengakomodasi kreativitas anak muda seperti otomotif, desain, seni, esport, entrepreneur, dan lainnya," kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, hal pertama yang akan dilakukan adalah pengurangan birokrasi guna memudahkan perizinan.

Kedua, dengan menawarkan ekonomi kreatif yang siap menarik investasi dan kepastian hukum. Hal ini perlu dilakukan saat ini juga karena ekonomi kreatif memiliki potensi yang tidak terbatas dan mampu menciptakan banyak lapangan kerja baru.

”Pengurusan izin harus gampang dan tak ribet. Harus tanpa pungli dan birokrasi yang tak ruwet. Kepastian hukum juga wajib jelas. Maka segala fasilitasnya penting, infrastruktur disediakan, ruangnya dibuka,” tegasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pu berjanji akan mendirikan fasilitas pelatihan atau Creative Hubs di sejumlah lokasi dan mengembangkan sistem kolaborasi yang mencakup seluruh aspek seni dan budaya.

Sedangkan, Mahfud juga menegaskan bahwa permasalahan hukum sangat penting bagi perkembangan investasi di sektor ekonomi kreatif, dan kebijakan pemerintah harus memberikan kepastian hukum agar prosedur penanaman modal dapat dilakukan secara berkeadilan.

Sebagai informasi, Industri kreatif kini semakin marak di Indonesia, membawa serta berbagai konsep dan ide baru.

Di Indonesia, industri berfokus pada produksi barang atau jasa yang prosesnya memerlukan pengetahuan, kecerdikan, bakat, dan inovasi yang memiliki daya jual tinggi.

Namun, tumbuhnya potensi industri kreatif juga berdampak pada perekonomian nasional dan internasional, dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh industri.