PDIP Mulai Keras Serang Jokowi dan Gibran, Sebut Pembangkangan dan Calon Boneka
Mereka mengkritik Jokowi dan Gibran terkait isu jabatan Presiden 3 periode, pembangkangan terhadap partai hingga calon boneka.
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah politikus PDI Perjuangan (PDIP) melakukan manuver dengan melancarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Bacawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka.
Mulai dari Adian Napitupulu, Ahmad Basarah hingga Masinton Pasaribu.
Baca juga: Kini Amien Rais Cs dan Elite PDIP Kompak Kritik Keras Jokowi dan Gibran
Mereka mengkritik Jokowi dan Gibran terkait isu jabatan Presiden 3 periode, pembangkangan terhadap partai hingga calon boneka.
Berikut rangkuman Tribunnews.com terkait kritik politikus PDIP ke Jokowi dan Gibran.
Jabatan Presiden 3 Periode
Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu pun mengungkap akar persoalan Jokowi dan PDIP.
Menurut Adian, kerenggangan partainya dengan Jokowi dipicu PDIP menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.
Baca juga: Cerita 20 Tahun Perjalanan Karier Politik Jokowi, Hasto: Kasih Ibu Megawati Tak Pernah Berkesudahan
“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).
Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Adian menjelaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," ujarnya.
Adian menyayangkan langkah Jokowi yang berbeda dengan PDIP di Pilpres 2024.
Sebab, PDIP sudah memberikan karpet merah untuk untuk Jokowi mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua periode.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucapnya.
“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," sambung Adian.
Baca juga: Basarah PDIP Sebut MK Mengalami Degradasi Usai Memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.