Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan ratusan Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Adapun yang hadir adalah 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Seperti Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Juga Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pada kesempatan itu, mantan wali kota Solo ini memberikan sejumlah arahan soal pemilu yang sebentar lagi digelar.

1. Tidak Intervensi KPU dan Bawaslu

"Tahun politik pemilu, saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota berikan dukungan kepada petugas KPU, Bawaslu tidak intervensi apapun," kata Jokowi.

2. Siapkan Anggaran

Selain itu, meminta para kepala daerah untuk segera menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi 2024 itu.

3. Jangan Memihak

"Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Dilihat itu Bapak-ibu hati-hati. Mudah sekali dilihat bapak ibu memihak," tegas Jokowi.

4. Pastikan ASN Netral

Juga memastikan para ASN dapat netral serta menjaga kerukunan.

5. Jaga Kerukunan

"Dan juga pastikan ASN itu netral, yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan satu yang terkait politik," pintanya.

Ancam Ganti Pj Kepala Daerah 

Jokowi pun bakal melakukan evaluasi setiap hari kepada para kepala daerah.

Ia mengaku, akan terus memantau kinerja kepala daerah dan tak segan menggantinya.

Baca juga: Beri Arahan soal Pemilu 2024 ke Pj Gubernur dan Bupati/Wali Kota, Jokowi Tak Singgung Gibran

"Saya akan terus mengikuti kerja bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera samapikan ke Mendagri, kalau kelas berat ke saya. Segera selasaikan. Mendagri evaluasi 3 bulanan, saya harian. Ada miring-miring saya ganti tiap hari, bisa. Tolong, saya enggak minta banyak, tolong diikuti," ujarnya.