Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengalihkan dana Rp23 miliar yang sedianya diberikan untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, Tepi Barat, Palestina kepada para pengungsi di wilayah Gaza.

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengungkapkan bantuan ini dialihkan ke pengungsi Gaza atas dasar kemanusiaan.

"MUI ini sudah lama menghimpun dana kemanusiaan, hampir 2 tahun, awalnya kita niatkan membangun rumah sakit Indonesia di Hebron, sebanyak Rp23 miliar, tapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain termasuk pertimbangan kemanusiaan yang harus kita segerakan," kata Amirsyah pada konferensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Sementara itu, Bendahara Umum MUI Misbahul Ulum mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit di Hebron saat ini masih terganjal dengan permasalahan persyaratan.

Sehingga, pimpinan MUI memutuskan untuk mengalihkan bantuan untuk korban serangan Israel di Gaza.

Baca juga: Warga Gaza Terkurung Perang: Israel Hancurkan Jalan, Nekat Lewat Pesisir Jadi Sasaran Tembak Tank

Bantuan tersebut, kata Misbahul, sebagian besar dikumpulkan Ustaz Adi Hidayat.

Pihak MUI juga telah meminta izin kepada Adu Hidayat terkait pengalihan pemberian donasi ini.

"Sebagian besar dr nominal, dikumpulkan melalui penggalangan yang itu dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kita sudah berdiskusi dengan Ustadz Adi Hidayat, Insya Allah engak ada masalah," jelas Misbahul.

Baca juga: Serangan Israel ke Gaza Palestina Makin Intens di Tengah Seruan Dunia Soal Gencatan Senjata

Total jumlah yang akan disalurkan kepada para pengungsi di Gaza sebesar Rp25 miliar. Jumlah ini akan mendapatkan tambahan dari Rp2 miliar hasil donasi yang dikumpulkan pada Aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

"Katakanlah secara bulat ada Rp25 miliar lebih, untuk saat ini yang ada di kita dengan dana RS Indonesia yang ada di Hebron yang Rp23 miliar," tutur Misbahul.

Penyaluran bantuan, kata Misbahul, akan melalui lembaga Pemerintah. Pihaknya bekerjasama dengan Baznas untuk penyaluran bantuan ini.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar penyaluran dilakukan secara terpercaya dan transparan.

"Terkait penyaluran kita tidak ingin bermasalah, atau salah sehingga penyalurannya kami melalui saluran resmi Pemerintah Indonesia, Kemenlu dan mungkin melalui Baznas. Melalui lembaga pemerintah Indonesia Sehingga kita tidak ada sangkaan macam-macam," pungkas Misbahul.