Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman merespons pidato calon presiden (capres) Ganjar Pranowo setelah pengundian nomor urut di KPU RI pada Selasa (14/11/2023).

Di mana, Ganjar menyebut beberapa tokoh agama, guru-guru bangsa, seniman, budayawan hingga aktivis mahasiswa menyuarakan kegelisahan terhadap demokrasi saat ini.

Baca juga: Dilaporkan ke DKPP Atas Pelanggaran Etik, KPU: Sudah Jalankan Tahapan Pilpres Sesuai Aturan

Hal ini terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diduga upaya meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

“Sepertinya hal ini berhubungan dengan kontroversi terkait indikasi instrumentalisasi hukum bagi kepentingan kekuasaan dan terjadinya conflict of interest dari Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam gugatan pasal yang disetujui yang memberi ruang bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat (calon) wakil presiden Prabowo Subianto,” kata Airlangga dalam keterangannya dikutip pada Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Tiga Cara Intelijen Asing Ikut Cawe-cawe di Pilpres 2024, Ini Modus yang Bisa Dipakai

Menurut Airlangga, putusan sarat kepentingan tersebut merendahkan kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu yang bebas intervensi.

Dia menilai putusan itu menyebabkan harapan agar Pilpres menuju persatuan Indonesia tercederai dengan drama korea (drakor) yang membuat demokrasi tidak sedang baik-baik saja. 

Airlangga menegaskan pidato Prabowo menekankan pentingnya Pemilu secara adil dan tanpa kecurangan perlu mendapat catatan kritis.

Sebab, Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Keterlibatan ini menimbulkan kontradiksi antara penegasan yang disampaikan dan realitas politik yang terjadi," ujarnya.

Apalagi, kata Airlangga, Gibran maju sebagai cawapres Prabowo melalui proses yuridis yang cacat etis. 

Sehingga, dia menuturkan hal tersebut memunculkan kontradiksi antara penegasan yang disampaikan dengan realitas politik yang terjadi. 

“Tekanan pada pentingnya merawat demokrasi agar dinamika politik kita tidak mundur ke belakang pada jaman ketertutupan otoritarianisme merupakan point yang penting dalam proses elektoral 2024," imbuh Airlangga.

Baca juga: Jadwal Lengkap Masa Kampanye Pilpres 2024, Mulai Akhir November 2023, Simak Hal yang Dilarang

Saat Prabowo Keluarkan Jurus Jogetnya

Calon Presiden Prabowo Subianto tampak semringah usai menjalani rangkaian pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (14/11/2023) malam.