TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan pesan agar pemimpin di masa depan dapat menjalankan penegakan hukum di Indonesia dengan baik dan benar.

Pesan itu disampaikan Puan saat ia dimintai keterangan soal penilaian Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi).

"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih."

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," kata Puan sesaat setelah bertemu Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Kunjungi Kota Sorong Papua, Ganjar Pranowo Terima Aspirasi Soal Hunian Tak Layak hingga Pendidikan

Putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu pun menegaskan, kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era Jokowi, pastilah memiliki dasar.

Ganjar, kata Puan, tidak mungkin memberikan pernyataan sembarangan terkait hal itu.

Menurutnya, penilaian Ganjar terhadap penegakan hukum di era Jokowi berada pada angka lima itu pastilah berdasarkan data.

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data (sesuai) yang beliau sampaikan," tegas Puan.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad justru mempertanyakan terkait kemurnian penilaian Ganjar iyu.

Sejatinya, penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasional-nya Ganjar-Mahfud."

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Dasco Respons Ganjar yang Beri Nilai 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi: Di Situ Kan Ada Pak Mahfud

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu pun mempertanyakan penilaian tersebut apakah murni penilaian pribadi Ganjar atau justru penilaian dari tim pemenangan.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan (sampaikan)."

"Saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," kata Dasco.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, meyakini kritikan soal penegakan hukum akan menjadi masukan bagi pemerintahan Jokowi.

"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketum kami Mas Kaesang Pangarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata Dedek dalam keterangannya Minggu (19/11/2023).

Dedek pun mendoakan, agar Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD, selalu sehat agar dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja.

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," kata Uki.

Baca juga: Poin-poin Pertemuan Jusuf Kalla dengan Ganjar, Singgung Netralitas hingga Sebut Nama Megawati

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ganjar diminta memberikan penilaian terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dahulu Ganjar sempat menyebut, nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Namun, kini di era pemerintahan Jokowi, rapor penegakan hukum di Indonesia dinilai turun menjadi nilai lima.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hanya menyinggung faktor rekayasa dan intervensi di era saat ini.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Taufik Ismail/Muhamad Deni Setiawan/Rizki Sandi Saputra)