TRIBUNNEWS.COM - Berikut respons beberapa tokoh soal calon presiden (capres) nomor urut 3 dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nilai penegakan hukum yang diberikan Ganjar adalah 5 dari skala 10, padahal sebelumnya mantan Gubernur Jawa Tengah itu sempat memberi nilai 7 atau 8.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai penegakan hukum tersebut, Ganjar menyinggung mengenai faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya, Sabtu (18/11/2023).

Pengurangan skor penilaian itu, kata Ganjar, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Beri Kritik, Mahfud Jawab dengan Survei

Pernyataan Ganjar itu pun dinilai secara tidak langsung mengkritik calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, yakni Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Lantas, bagaimanakah respons para tokoh mengenai hal tersebut?

Berikut respons beberapa tokoh, mulai dari Puan Maharani hingga Jusuf Kalla:

Puan Maharani Sebut Ganjar Punya Data

Mengenai Ganjar yang mengkritik penegakan hukum era Jokowi, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, Ganjar pasti mempunyai data sehingga memberikan nilai 5.

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," kata Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik sesuai koridor.

"Tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih," katanya.

Untuk ke depannya, Puan berharap, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih nanti bisa membawa hukum Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapapun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," pungkasnya.

Mahfud MD Sebut Ada Pembelokkan Persepsi soal Kritik Ganjar

Dalam hal ini, Mahfud mengatakan bahwa ada pembelokan persepsi dari tim tertentu terkait pernyataan Ganjar soal rapor merah tersebut.

Di mana, ada pihak yang menyebutkan hal itu adalah tanggungjawab Menko Polhukam.

Padahal, kala itu, Ganjar mengatakan hal tersebut dalam konteks sekarang, setelah tragedi vonis Mahkamah Konstitusi (MK) dan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Tragedi yang dimaksud tersebut, lanjut Mahfud, terjadi pada 16 Oktober 2023 saat vonis MK dan 7 November 2023 saat vonis MKMK.

Mahfud pun menjelaskan, hingga September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, nilai rata-rata penegakan hukum mencapai 61,9 persen dan meruapakan capaian terbaik yang diraih selama ini.

Bahkan, ketika dirinya menjabat, aspek pembangunan bidang Politik dan Keamanan, meningkat melebihi tingkat kepuasan terhadap pemerintah (74,3 persen).

Angka peningkatan tersebut mencapai 79,3 persen.

Maka, menurut Mahfud, kritik Ganjar tersebut disampaikan usai putusan MK.

"Siapa yang membelokkan? Kan ada di berbagai berita dari tim tertentu. Mereka bilang bahwa skor 5 itu adalah tanggungjawab Menko Polhukam," kata Mahfud ketika dihubungi Tribunnews.com pada Senin.

"Padahal yang tanggungjawab Menko Polhukam itu sudah digambarkan oleh survei Kompas tersebut. Sedangkan tragedi di MK terjadi di lembaga yudikatif, tak bisa dicampuri oleh Menko Polhukam," sambung dia.

Respons Gerindra 

Soal Ganjar yang memberi skor rendah pada penegakan hukum era Jokowi ini, Gerindra mempertanyakan hal tersebut.

Apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan Ganjar itu adalah murni penilaian pribadi atau justru malah penilaian dari tim pemenangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad.

Kata Dasco, sejatinya penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Mahfud MD karena menduduki jabatan Menkopulhukam.

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco.

Selebihnya, Dasco enggan untuk berkomentar lebih banyak karena belum mengetahui apakah kritik Ganjar itu berdasarkan kebijakan, pribadi atau dari tim pemenangannya.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," kata Dasco.

Jusuf Kalla Sependapat dengan Pernyataan Ganjar

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan pernyataan Ganjar soal rapor merah penegakan hukum era Jokowi.

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu, kan."

"Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan," ucap JK, kepada wartawan, Minggu (19/11/2023) malam usai menerima kedatangan Ganjar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penegakan hukum tersebut, kata JK, yang menentukan bangsa ke depannya karena sangat penting.

JK ingin Indonesia aman hingga target Indonesia Emas 2045 tercapai, dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Salah satunya mengenai sikap adil dan netralitas.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," ungkapnya.

Respons TKN Prabowo-Gibran

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid turut mengomentari pernyataan dari Ganjar tersebut.

Menurut Nusron, penilaian itu baiknya disampaikan ke Mahfud MD selaku Menko Polhukam.

Pasalnya, Mahfud adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penilaian penegakan hukum di Indonesia ini.

"Menkopolhukam yang paling bertanggung jawab penegakan hukum kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron kepada awak media di Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

(Tribunnews.com/Rifqah/Tufik/Rizki/Gita/Ibriza/Rahmat)