TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ganjar Pranowo menyebut nilai rapor penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Presiden Jokowi saat ini jeblok.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memberi nilai rapor lima untuk era Presiden Jokowi atas penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Padahal, sebelumnya Ganjar Pranowo sempat memberi nilai 8.

Lantas, apa alasan Ganjar?

Ganjar Pranowo mengungkapkan, pengurangan skor penilaian itu karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Terima Keluhan Artis dan Influencer soal Hak Cipta, Ganjar Minta Ada Kepastian Hukum 

Menurutnya, masyarakat selalu berbicara soal kepastian hukum, penegakan hukum, dan hukum harus tegak lurus di era Presiden Jokowi.

"Nah tentu dengan kejadian terakhir putusan MK tidak seperti kejadian (penilaian) sebelumnya. Jadi turun lah skornya" katanya di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya Nomor 6 Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023), dilansir Wartakotalive.com.

Tanggapan TKN Prabowo-Gibran

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Ganjar tersebut.

Nusron Wahid menilai, sebaiknya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang juga cawapresnya.

Sebab, kata Nusron, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya, Minggu (19/11/2023).

"Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," papar Nusron Wahid.

Baca juga: Ganjar Pranowo ke JK: Kalau Nanti Dukung Saya Juga Boleh, Pak

PSI Yakin Kritikan Jadi Masukan Jokowi