Politikus Gerindra Interupsi Saat Menkumham Jawab Alasan Rotasi Kalapas Jelang Kampanye Pilpres 2024
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan rotasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) memang perlu dilakukan secara periodik.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan rotasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) memang perlu dilakukan secara periodik.
Pasalnya jika seorang Kalapas terlalu lama memimpin di satu daerah, maka kerawanan akan muncul.
Menurutnya rotasi tersebut merupakan hal biasa, sama seperti di institusi kepolisian yang kerap melakukan rotasi pejabatnya.
"Karena memang kalau Kalapas terlalu lama di satu tempat juga rawan, sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi, dan dalam tahun kemarin ini, baru dua kali. Awal dan ini, biasanya tiga kali setiap tahun," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Di tengah penjelasan Yasonna, seorang anggota Komisi III DPR fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto menginterupsi.
Baca juga: Momen Anggota DPR Ribka Tjiptaning Protes Menkumham Yasonna yang Telat Hadiri Rapat Paripurna
Menurut Wihadi, kejadian ini tidak normal lantaran nyaris semua Kalapas kena rotasi.
Sehingga, kata dia, wajar jika ada anggapan upaya rotasi Kalapas ini jadi bagian dalam memenangkan pasangan calon tertentu.
Terlebih mutasi atau rotasi di lingkungan Lapas tersebut terjadi jelang masa kampanye Pilpres 2024.
"Tapi mutasi ini bukan mutasi yang kita lihat normal, karena hampir seluruh Kalapas. Ini sesuatu yang jarang dilakukan Kemenkumham, dan ini mendekati pemilu. Ini yang membuat ada suatu dugaan adanya pakta integritas yang tersembunyi antara Kalapas dengan pimpinan mengenai calon tertentu untuk dimenangkan," katanya.
Baca juga: Kata Yasonna Laoly soal Wamenkumham Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi Rp7 M
Menjawab hal tersebut, Yasonna menyatakan bahwa Kemenkumham hanya melakukan rotasi Kalapas 30 persen dari jumlah yang ada.
Namun, ia tak memungkiri jika ada anggapan rotasi Kalapas nampak menyeluruh, karena ada beberapa daerah yang lebih banyak pertukaran dibanding yang lain.
Politikus PDIP ini pun menegaskan tak mungkin rotasi Kalapas dilakukan satu Indonesia.
Mengingat ada 600 lebih Kalapas yang memimpin.
Jika dilakukan pertukaran secara berbarengan, maka akan timbul efek yang amat besar.
"Saya kira rotasi lapas nggak lebih dari 30 persen. Bahwa ada beberapa di daerah tertentu ini lebih banyak, daerah tertentu itu lebih banyak. Kalau rotasi semua, itu kemana diputar berantakan semua, tidaak mampu kita. Karena kita ada 600 sekian, dan itu efek bandwagon itu besar sekali," kata Yasonna.