Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus Gerindra Interupsi Saat Menkumham Jawab Alasan Rotasi Kalapas Jelang Kampanye Pilpres 2024

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan rotasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) memang perlu dilakukan secara periodik.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Politikus Gerindra Interupsi Saat Menkumham Jawab Alasan Rotasi Kalapas Jelang Kampanye Pilpres 2024
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham tersebut membahas optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham jelang Pemilu 2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan rotasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) memang perlu dilakukan secara periodik.

Pasalnya jika seorang Kalapas terlalu lama memimpin di satu daerah, maka kerawanan akan muncul.

Menurutnya rotasi tersebut merupakan hal biasa, sama seperti di institusi kepolisian yang kerap melakukan rotasi pejabatnya.

"Karena memang kalau Kalapas terlalu lama di satu tempat juga rawan, sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi, dan dalam tahun kemarin ini, baru dua kali. Awal dan ini, biasanya tiga kali setiap tahun," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Di tengah penjelasan Yasonna, seorang anggota Komisi III DPR fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto menginterupsi.

Baca juga: Momen Anggota DPR Ribka Tjiptaning Protes Menkumham Yasonna yang Telat Hadiri Rapat Paripurna

Menurut Wihadi, kejadian ini tidak normal lantaran nyaris semua Kalapas kena rotasi.

BERITA REKOMENDASI

Sehingga, kata dia, wajar jika ada anggapan upaya rotasi Kalapas ini jadi bagian dalam memenangkan pasangan calon tertentu.

Terlebih mutasi atau rotasi di lingkungan Lapas tersebut terjadi jelang masa kampanye Pilpres 2024.

"Tapi mutasi ini bukan mutasi yang kita lihat normal, karena hampir seluruh Kalapas. Ini sesuatu yang jarang dilakukan Kemenkumham, dan ini mendekati pemilu. Ini yang membuat ada suatu dugaan adanya pakta integritas yang tersembunyi antara Kalapas dengan pimpinan mengenai calon tertentu untuk dimenangkan," katanya.

Baca juga: Kata Yasonna Laoly soal Wamenkumham Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi Rp7 M

Menjawab hal tersebut, Yasonna menyatakan bahwa Kemenkumham hanya melakukan rotasi Kalapas 30 persen dari jumlah yang ada.

Namun, ia tak memungkiri jika ada anggapan rotasi Kalapas nampak menyeluruh, karena ada beberapa daerah yang lebih banyak pertukaran dibanding yang lain.


Politikus PDIP ini pun menegaskan tak mungkin rotasi Kalapas dilakukan satu Indonesia.

Mengingat ada 600 lebih Kalapas yang memimpin.

Jika dilakukan pertukaran secara berbarengan, maka akan timbul efek yang amat besar.

"Saya kira rotasi lapas nggak lebih dari 30 persen. Bahwa ada beberapa di daerah tertentu ini lebih banyak, daerah tertentu itu lebih banyak. Kalau rotasi semua, itu kemana diputar berantakan semua, tidaak mampu kita. Karena kita ada 600 sekian, dan itu efek bandwagon itu besar sekali," kata Yasonna.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas