Wacana Pembentukan Panja Netralitas TNI-Polri, Ray Rangkuti: Sebagai Alarm Pengingat
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas Polri di Komisi III DPR RI
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Aji
Trimedya ingin panja itu dibentuk lantaran akhir-akhir ini netralitas Polri sering disorot baik secara langsung atau melalui media sosial. Ia pun ingin mengikuti langkah Komisi I yang telah membentuk Panja Netralitas TNI.
"Itu sudah terjadi di Komisi I mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI," kata Trimedya dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Baca juga: Laksamana Yudo Margono Persilakan DPR Bentuk Panja Netralitas TNI untuk Pemilu
Panglima TNI Tak Masalah
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tak mempermasalahkan Komisi I DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) netralitas TNI untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Silakan saja wakil rakyat membentuk itu (panja netralitas TNI) ya, mungkin sudah menjadi kewenangannya DPR," kata Yudo setelah meresmikan posko pengaduan netralitas TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).
Namun, Yudo menjelaskan TNI memiliki prosedur sendiri untuk menangani terkait netralitas TNI.
"Tentunya kami mempunyai prosedur. Kemudian kami juga mempunyai birokrasi sendiri," ujarnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini menegaskan TNI memiliki mekanisme untuk membina anggotanya.
"Kami mempunyai tingkat pembinaan sendiri untuk membina para prajurit ini untuk netral," ucap Yudo.
Hanya saja, Yudo menuturkan pihaknya menghargai langkah dari DPR dan siap jika dipanggil untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
"Ya tentunya mungkin dari wakil rakyat ya seperti itu ya mungkin kami nanti apabila mungkin dipanggil RDP dan sebagainya kami siap tentunya," ungkapnya.
Polri Pastikan Jaga Netralitas
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran memastikan pihaknya netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal ini disampaikan Fadil dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI terkait pengamanan Pemilu 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
"Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu," kata Fadil.
Menurut Fadil, Polri telah mengeluarkan surat telegram (ST) nomor 2407/X/2023 terkait Pemilu 2024.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.