Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anies Sebut Kebijakan Pemerintah Pusat Kerap Tidak Sinkron dengan Daerah

Anies Baswedan menyoroti kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kerap kali tidak sejalan atau tidak sinkron.

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Anies Sebut Kebijakan Pemerintah Pusat Kerap Tidak Sinkron dengan Daerah
Tribunnews.com/ reza deni
Calon Presiden Anies Baswedan di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023). Anies Baswedan menyoroti kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kerap kali tidak sejalan atau tidak sinkron. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyoroti kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kerap kali tidak sejalan atau tidak sinkron. Menurutnya, harus ada kebijakan yang dapat memuat semua.

"Ketika pemerintah memiliki komitmen internasional, diturunkan menjadi kebijakan dipahami kementerian kementerian, gubernur lalu dipahami wali kota. Ini gubernur, wali kota sering tidak dengar apa yang harus dikerjakan," kata Anies dalam acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (23/11/2023). 

Anies mengatakan seharusnya tata kelola rencana dibuat tidak tumpang tindih.

"Nah guidance missing, sehingga di level eksekusi pemerintah daerah bisa membuat kebijakan yang inkonsisten dengan komitmen internasional yang kita miliki karena tidak ada sinkronisasi," lanjut dia.

Baca juga: Jalan Terjal Sekjen PDIP Dekati AMIN, Dibalas Sindiran NasDem hingga Komentar Anies dan Ganjar

Kendati demikian, Anies merasa beruntung karena pernah bertugas di kementerian yang menurutnya sulit menyamakan daerah.

"Di sisi lain saya pernah jadi kepala daerah yang kalian enggak melempengkan juga. Jadi memang ada problem dari pusat ke daerah," paparnya.

BERITA REKOMENDASI

Dia menyebut pedoman program-program dari pemerintah kerap tak sampai atau hilang ke daerah. 

"Yang missing itu national guidelines on every issue in the country. Dari mulai isu energi terbarukan yang kita bahas sekarang, isu kesehatan, pendidikan sosial. Itu guideline nya nggak ada. Kalau ada wali kota gubernur yang memikirkan energi terbarukan ya itu inisiatif, bukan guideline dari pusat."

"Kepala daerah memiliki isu kesehatan ibu dan anak bukan karena national guideline," sambungnya.

Baca juga: Profil 4 Eks Wakapolri Tim Sukses Anies, Prabowo, dan Ganjar di Pilpres 2024, Dua di Kubu AMIN

Adapun acara rembuk ide transisi energi berkeadilan yang diadakan The Habibie Center di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Acara tersebut mengundang tiga Capres 2024.


Namun, hanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang hadir.

Sementara Prabowo Subianto absen.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas