Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hal yang Dilarang dalam Kampanye Pilpres 2024: Menghasut, Adu Domba hingga Libatkan Perangkat Desa

Berikut ini larangan dalam berkampanye di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, simak juga jadwal lengkapnya.

Penulis: garudea prabawati
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Hal yang Dilarang dalam Kampanye Pilpres 2024: Menghasut, Adu Domba hingga Libatkan Perangkat Desa
TRIBUNNEWS
Kolase foto nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan oleh KPU, Selasa (14/11/2023). Nomor urut 1 untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dan nomor urut 3 untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

- Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu

- Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

- Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan

- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

- Untuk pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri

Larangan berikutnya diberlakukan pula dalam kegiatan kampanye yang mengikutsertakan:

Calon Presiden RI, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Calon Presiden RI, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. (Kolase Tribunnews)

- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

Berita Rekomendasi

- Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Baca juga: Mengenal Kampung Akuarium yang Disebut Bakal Jadi Tempat Kampanye Perdana Anies, Pernah Digusur Ahok

- Gubernur, deputi geburnur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia

- Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

- Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural

- Aparatur Sipil Negara

- Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Kepala desa

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas