TRIBUNNEWS.COM - Data daftar pemilih tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) disinyalir bocor pada Senin (27/11/2023) sekitar pukul 09.21 WIB.

Kebocoran data ini lantas ditanggapi oleh dua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mereka adalah pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Kemenkominfo Tunggu Klarifikasi KPU soal Dugaan Kebocoran Data Pemilih

Tanggapan Anies-Cak Imin

Menanggapi bocornya data KPU, Anies Baswedan enggan buru-buru menyimpulkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin menunggu verifikasi atas isu tersebut terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Anies di Jalan Sulaksana, Cicaheum, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

"Saya membaca berita itu, tapi saya belum mendengar verifikasinya."

"Tapi kami merasa perlu bahwa yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat-amat serius," ujarnya, dikutip dari TribunJabar.id.

Meski begitu, Anies menyatakan, keamanan data tak hanya terletak pada aspek sistemnya.

Namun, juga integritas operator yang melaksanakannya guna menjamin keamanan data seluruh masyarakat.

"Kita belum mendengar penjelasan resminya. Jadi saya tunggu sampai ada resminya, " ucap mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Sementara itu, Cak Imin berpendapat bocornya data Pemilu 2024 merupakan upaya sistematis untuk menganggu jalannya pemilihan.

Pernyataan itu dilontarkan Cak Imin selepas menghadiri acara Kongres Pemuda Perubahan di Convention Hall Smesco, Jakarta, Rabu malam.

"Ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu Pemilu," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum PKB Itu berpendapat bocornya data pemilih menunjukkan adanya kelalaian.

Cak Imin pun meminta semua pihak untuk terus mengawasi dan membantu KPU menyukseskan penyelenggaraan Pemilu.

"Kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU sukseskan Pemilu," ujar pria berusia 57 tahun itu.

Tanggapan Ganjar-Mahfud

Ganjar Pranowo menyebut, dugaan peretasan data pemilih menimbulkan anasir-anasir negatif di masyarakat.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta KPU untuk memperbaiki sistemnya supaya tak rentan.

Ganjar mengatakan hal itu setelah menghadiri acara Musyawarah Besar (Mubes) Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

"Sistemnya tidak boleh rentan karena ini yang nanti membikin publik punya anasir-anasir negatif," terangnya.

Ia juga berujar, timnya mendapatkan informasi bahwa peretasan terhadap situs KPU sedang ditangani.

"Mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum juga bisa langsung terlibat," ungkap Ganjar.

Bukan hanya itu yang disampaikan olehnya, ia juga mengatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD rutin melakukan pemantauan guna mengecek kekurangan situs KPU.

Namun, Ganjar tetap berharap KPU segera mencari orang-orang terbaik untuk bisa publik bahwa sistem keamanan datanya bagus.

"Tim information technology (IT) kami juga sedang mencoba memantau terus menerus, tapi tentu saja APH (aparat penegak hukum) kita harapkan segera bertindak," ucap Ganjar.

Secara terpisah, pasangan Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD, berpendapat peretasan data pemilih adalah sesuatu yang mengagetkan.

"Peretasan itu sangat mengagetkan dan tentu sangat memprihatinkan," kata Mahfud MD kepada awak media di Kota Tangerang, Rabu.

Atas kejadian tersebut, ia berharap KPU membuat sistem kontrol yang dapat menghalangi terjadinya peretasan.

Ia juga mengimbau siapa pun untuk tak melakukan peretasan semacam ini.

"Itu adalah kepentingan untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan Pemilu dengan baik dengan segala datanya. Saya harap KPU lebih berhati-hati," harapnya.

Kemenkominfo Tunggu Klarifikasi

Dugaan kebocoran data pemilih KPU telah sampai ke telinga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Meski begitu, Kemenkominfo mengungkapkan pihaknya masih menunggu informasi dari KPU terkait dugaan kebocoran data.

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengatakan pihaknya ingin mengetahui, dugaan kebocoran ini terjadi karena sistem internal KPU atau ada faktor lain.

"Kita sedang menelusuri dan menunggu informasi dari KPU untuk lebih detail tanya ke KPU."

"Apakah data breaching yang dilakukan atau pencurian data yang terjadi disebabkan sistem internal atau memang ada hal hal yang lain," ujar Nezar di XXI Lounge, Plaza Senayan, Jakarta, Kamis.

Kemenkominfo, sambungnya, telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut Nezar, langkah ini dilakukan untuk menelisik penyebab kebocoran data ini.

"Kita sedang berkoordinasi dengan KPU, BSSN, bahkan dengan Mabes Polri untuk menelusuri persoalan ini," ucapnya.

Sebelumnya, kebocoran data KPU diketahui dari akun Jimbo di situs peretasan BreachForums yang diduga didapat dari situs KPU, Senin.

Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT, https://cekdptonline.kpu.go.id/.

Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.

Pengunggah mengeklaim menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul: Data KPU Disinyalir Bocor, Ini Tanggapan Anies Baswedan dan Tim AMIN: Sebaiknya Tunggu Klarifikasi.

(Tribunnews.com/Fersianus Waku/Chaerul Umam/Rahmat Fajar Nugraha)(TribunJabar.id/Nappisah)