Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Eks Mendag M Lutfi Nilai Pemindahan IKN Jadi Solusi Sebelum Masalah Muncul di Jakarta

Menteri Perdagangan era Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kabinet Indonesia Maju 2020-2022, Muhammad Lutfi angkat bicara soal pemindahan ibu kota.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Eks Mendag M Lutfi Nilai Pemindahan IKN Jadi Solusi Sebelum Masalah Muncul di Jakarta
ist
Menteri Perdagangan era Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kabinet Indonesia Maju 2020-2022, Muhammad Lutfi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan era Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kabinet Indonesia Maju 2020-2022, Muhammad Lutfi mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur sebagai solusi masa depan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Pasalnya kata dia, pada tahun 2045 mendatang, wilayah Jakarta, Bandung dan Jawa Barat akan menyatu menjadi satu kota. Pada saat penyatuan tersebut, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 75 juta jiwa.

Kepadatan dan kerumitan bisa muncul ketika penyatuan itu terjadi. Sehingga kata Lutfi, pemindahan IKN ke Nusantara jadi langkah visioner Jokowi.

"Bisakah dibayangkan, polusinya pada tahun 2045 seberapa parah? Sampahnya seperti apa? Bagaimana mengurus Listriknya? Jadi nanti orang baru bisa mikir solusi untuk memindahkan ibukota baru dipikirkan nanti, akan menjadi sebuah problema yang tidak bisa diselesaikan pada masa itu," kata Lutfi dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Selain itu Lutfi juga menanggapi soal usulan Tim Nasional Anies - Muhaimin (AMIN) untuk membagi anggaran pembangunan IKN senilai Rp470 triliun ke 14 kota di Indonesia. Menurutnya langkah tersebut bukan merupakan solusi masa depan. 

"Jangan menyelesaikan persoalan masa yang akan datang, dengan solusi masa lalu. Jadi saat ini kita mesti jelas. Nah, Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan,” kata Lutfi.

BERITA REKOMENDASI

Upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara menurut Lutfi, merupakan cermin dari solusi Jokowi untuk menyelesaikan masalah yang akan datang dengan solusi masa depan.

"Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masalah yang akan datang dengan solusi masa depan," ungkap dia.

Sebagai contoh lanjutnya, dari masalah akan datang dengan solusi masa depan, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT). 

Sebelum MRT tercetus sebagai proyek menekan kemacetan di Jakarta, Jokowi datang di Jakarta sekitar tahun 2012. Saat itu, yang pertama kali diselesaikan adalah MRT. 

"MRT juga begitu, sempat ditolak oleh politisi – politisi, karena dianggapnya subsidinya terlalu tinggi. Tetapi Pak Jokowi pada saat itu juga melaksanakan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa manfaat daripada MRT ini sangat tinggi. Dan lihat, begitu MRT yang pertama selesai, MRT yang kedua langsung dibangun. Karena rakyat merasakan bahwa manfaatnya itu sangat tinggi buat masyarakat Jakarta," ujar Lutfi.


Dari contoh IKN dan MRT, Lutfi mengatakan bahwa Jokowi merupakan sosok yang punya pemikiran out of the box.

"Memang kadang - kadang, Pak Jokowi berpikir out of the box. Untuk itu saya berterimakasih kepada Pak Jokowi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Achmad Nur Hidayat menyebut timnya mengusulkan pembangunan IKN Nusantara dihentikan. 

Adapun anggaran pembangunan yang sudah diteken diusulkan direstrukturisasi untuk pengembangan 14 kota di luar Pulau Jawa. 

Hal itu disampaikan Achmad dalam Konsolidasi Dewan Pakar AMIN di Bimasena, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Usulan di klaster kami (klaster ekonomi Dewan Pakar AMIN) mengatakan, bahwa IKN ini dananya besar dan multiyears, target (pembangunan untuk) mengurangi ketimpangan tidak tepat," ucapnya.

Baca juga: IKN Nusantara Berlakukan Pajak Khusus, ASN dan Karyawan Swasta Terima Gaji Utuh hingga 2035

Achmad mengatakan, IKN yang sudah terbangun nantinya akan dibuat untuk kawasan khusus namun tak akan dilanjutkan sebagai pembangunan ibu kota.

Anggaran yang sudah ditekan, katanya, akan dialihkan untuk reurbanisasi kota-kota yang dinilai belum berkembang.

"Jadi kota-kota yang belum punya fasilitas kesehatan, belum punya kawasan industri itu kita arahkan dan kita sudah mapping ada 14 kota dan itu sudah ada exercise. 14 itu di luar Jawa," tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas