TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memprioritaskan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program unggulan ‘Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes’.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing angkat bicara menanggapi program tersebut.

Menurut Emrus, itu hal yang rasional. Pasalnya, selain pendidikan, kesehatan merupakan bidang yang perlu dikembangkan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

“Itu suatu program yang rasional, tidak muluk-muluk gitu, bisa diwujudkan karena baru satu (tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan),” ujar Emrus, Kamis (30/11/2023).

Jika nanti pertumbuhan ekonomi naik, Emrus menyarankan jumlah tenaga kesehatan (nakes) ditambah menjadi tiga orang per desa. Yaitu, seorang dokter umum, perawat, dan bidan.

“Tentu, bisa saja di tahun ketiga atau tahun keempat nanti, pemerintahan beliau (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) bisa jadi tiga (nakes) per desa,” ucapnya.

Saat ini, kata dia, tidak semua desa di Indonesia memiliki nakes dan fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai. Bahkan, sejumlah desa memiliki nakes yang merupakan relawan atau putra-putri daerah yang balik ke kampung halamannya untuk mengabdi.

“Artinya, belum terprogram dari pemerintah secara sistematis sebagai suatu program utama selama ini. (nakes dan faskes) di desa itu boleh dikatakan masih sangat minim. Kecuali, memang di tingkat kecamatan,” tutur Emrus.

Menurut Emrus, kemajuan suatu negara bermula dari desa. Jika kesehatan di desa sudah bagus, maka otomatis di tingkat kelurahan dan kecamatan akan mengikuti. Namun, kata dia, sebaiknya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjelaskan skema pembiayaan program tersebut.

Ia percaya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa mencarikan berbagai sumber pembiayaan baru yang tidak mengganggu dana untuk program-program kesehatan telah berjalan selama ini.

SMRC: Kebutuhan Masyarakat

Sebelumnya, Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai program 'Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes' menjawab kebutuhan masyarakat.

"Itu program yang cukup baik, apalagi itu program yang dikemukakan Ganjar di Merauke, Papua. Istilahnya Ganjar satu desa, satu puskesmas. Selama ini kan puskesmas di (masa) Orde Baru itu basisnya kalau di desa-desa itu di kecamatan."

"Di daerah-daerah pinggiran, itu akses ke puskesmas juga jauh sebetulnya, karena kecamatan di daerah itu luas,” ujar Saidiman, Kamis (30/11/2023).

Program itu ditujukan kepada masyarakat di daerah-daerah terpinggir yang akses kesehatan susah.

Di sisi lain, program tersebut merupakan kelanjutan dari apa yang telah dikerjakan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Persoalannya kalau di desa itu atau di daerah tertinggal itu, fasilitas kesehatannya yang kurang. Sehingga, saya kira itu program yang menjawab kebutuhan masyarakat di desa yang akses fasilitas kesehatannya memang sangat minim" tutur Saidiman.

Prabowo-Gibran Bagi Susu Gratis

Di sisi lain, pasangan Prabowo-Gibran membuka kampanye perdana dengan berbagi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah serta pesantren.

Pembagian itu dilakukan melalui Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya juga memberikan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia.

"Hari ini, kita akan mulai Gerakan Sosialisasi Program Makan Siang Gratis untuk Anak Sekolah, dan Bantuan Gizi Serentak untuk Anak dan Ibu Hamil. Secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN, dan di daerah di masing-masing TKD (Tim Kampanye Daerah),” kata Rosan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan (28/11/2023).

AMIN Kaji Program Rumah DP 0 Rupiah

Sementara, pasangan AMIN tengah mengkaji program rumah down payment (DP) nol rupiah untuk dibawa ke tingkat nasional.

Hal tersebut sesuai beriringan dengan visi Anies untuk memberikan kemudahan masyarakat akses rumah.

"Jadi DP nol rupiah itu kan memang bisa saja kita ejawantahkan ke skala nasional," kata Jubir Timnas AMIN Usamah Abdul Aziz di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Usamah mengatakan, rumah DP nol rupiah itu memudahkan untuk pengurangan DP-nya.

"Yang biasanya memang berat untuk membayar DP yang besar dinolkan dengan bantuan dari pemerintah. Nanti memang bisa dielaborasi, kita akan masih kaji lagi ke depan," ujarnya.

Anies juga berjanji pihaknya akan mengubah regulasi kredit pemilikan rumah (KPR) dipermudah bila terpilih menjadi presiden di 2024.

Menurut Anies, saat ini aturan KPR sangat rumit dan berpihak kepada pekerja sektor formal.

"Jadi, saat ini skema pembiayaan untuk kredit rumah itu rumit dan berpihak kepada mereka yang berada di sektor formal," kata Anies seusai menghadiri acara Musyawarah Besar (Mubes) IX Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis.

Di sisi lain, Anies menjelaskan bahwa pekerja sektor informal sulit untuk mendapatkan rumah melalui KPR.

"Karena itu lah kita ingin me-review, mengubah ketentuan secara mayoritas supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal, kerja mandiri bisa mengakses juga pada KPR," ujarnya.

Dia menegaskan, seluruh perbankan akan mengikuti skema regulasi apabila dilakukan perubahan.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Warta Kota dengan judul: Pilpres 2024, Respons Pengamat Politik Soal Program Ganjar-Mahfud Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes