TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak maju sebagai capres bukan berarti Presiden Jokowi aman dari sasaran tembak.

Memasuki masa kampenya, serangan demi serangan terhadap sang presiden justru semakin keras.

Serangan semacam ini mengingatkan publik saat Jokowi maju sebagai capres di tahun 2014 dan 2019.

Namun, kali ini serangan tetap diarahkan ke dirinya lantaran sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Jokowi dinilai banyak pihak punya andil besar memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres.

Sejumlah tokoh yang dulu dikenal dekat dengan dirinya, seperti Ketua Umum PDIP Megawati hingga mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo turut menyerang Jokowi.

Jika Megawati Soekarnoputri pun memberikan kritik keras terhadap pemerintahan Jokowi dengan menyinggung soal Orde Baru, FX Rudy menyinggung tentang kondisi keluarga Presiden Jokowi.

Berikut ini daftar serangan politik yang diarahkan ke Presiden Jokowi di musik kampanye Pilpres 2024:

1. Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan kritik keras kepada pemerintah saat ini.

Ia menyebut pemerintah yang baru berkuasa bertindak seperti rezim orde baru'.

Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud seluruh Pulau Jawa, Senin (27/11/2023) sore.

Megawati awalnya menyebut saat ini ada keadaan dimana penguasa mulai menekan rakyat.

"Kamu (penguasa) musti liat perundangan bolehkah kamu menekan rakyat mu, boleh kah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat mu tanpa melalui perundangan yang ada di RI ini?" kata Megawati di Hall B Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).

Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan kejengkelan yang dirasakannya.

Sehingga, ia turut menyinggung soal kondisi kekeluargaan yang belakangan memang menjadi polemik dalam pilpres kali ini.

"Lalu keluarganya itu sama sih? Engga deh, sorry deh. Emang keluarganya polisi juga engga lah, makan baso juga, Takut atau tidak?" tanya Megawati kepada pada sukarelawan.

"Tidak," jawab relawan.

"Yes gitu dong. Aih mustinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu jengkel," tegas Megawati.

Lebih lanjut, dirinya bahkan sampai menyinggung kalau pemerintahan atau penguasa saat ini merupakan cerminan di masa orde baru.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku merasakan betul kondisi perpolitikan di masa orde baru.

"Republik ini penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" Kata Megawati.

2. FX Rudy

Orang dekat Jokowi lainnya yang melontarkan kritik tajam adalah FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy.

Tak hanya ke Jokowi, pernyataan pedas FX Rudy juga ditujukan buat keluarga Jokowi.

Fx Rudy yang kini menjabat Ketua DPC PDIP Solo itu selama ini dikenal sebagai sahabat Jokowi di Solo.

Hubungan Jokowi dan PDIP kian renggang setelah putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

FX Rudy mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyindir perilaku penguasa seperti rezim Orde Baru.

Bahkan menurutnya perilaku penguasa lebih dari Orde Baru dan menyebutnya Neo Orde Baru Plus.

"Oh itu, kalau saya menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru Plus," kata Rudy saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (29/11/2023).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai maksud dari Neo Orde Baru Plus yang disebutkannya, ia membandingkan dengan cara mengancam Presiden Soeharto.

Kata dia cara Soeharto mengancam tidak terang-terangan seperti saat ini.

"Ya kalau Pak Harto masih baik-baik saja cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasinya nggak terang-terangan kayak begini. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya, itu nggak seperti itu dulu," kata dia.

Ketika ditanya bentuk ancaman yang dimaksud, Rudy meminta wartawan menanyakannya kepada pihak yang diancam.

Menurutnya Soeharto lebih beretika dibandingkan penguasa saat ini.

"Neo Orde Baru Plus, begitu saja. Ya semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Masih beretika Pak Harto," kata dia.

FX Rudy berbicara tentang istilah petugas partai yang menurutnya selama ini disalahpersepsikan.

Istilah petugas partai kerap viral di media sosial karena ditujukan kepada Presiden Jokowi yang nyatanya adalah Presiden RI.

Rudy mengatakan dirinya adalah petugas partai. 

Dan baginya, petugas partai sama dengan petugas rakyat.

FX Rudy mengaku sakit hati pada Iriana Jokowi (istri Jokowi) atas pernyataannya yang kecewa suaminya dihina dengan sebutan petugas partai.

Peristiwa itu ditengarai sebagai awal mula keluarga Jokowi pisah jalan dengan PDIP.

Rudy mengatakan, petugas partai berarti sama dengan petugas rakyat. 

"Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai," kepada awak media di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

3. Agus Rahardjo

Terbaru adalah pengakuan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo.

Agus menuturkan dirinya pernah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penanganan dugaan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto.

Setnov kala itu menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, partai politik yang pada 2016 bergabung jadi koalisi pendukung Jokowi. 

Status hukum Setnov sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat, 10 November 2017.

Sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran 'biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian'. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," tutur Agus.

"Begitu saya masuk presiden sudah marah. Beliau sudah teriak 'hentikan'. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," lanjutnya.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan sprindik sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut.

"Saya bicara (ke presiden) apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), enggak mungkin saya memberhentikan itu," jelas Agus.

Agus merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-Undang KPK. 

Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. 

Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).