Ade Armando Singgung Politik Dinasti DIY, Dilaporkan ke Polda hingga Dipersilakan Kaesang Keluar PSI
Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbuntut panjang.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbuntut panjang.
Kini dirinya dilaporkan ke Polda DIY karena diduga melakukan ujaran kebencian kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Bahkan, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, telah memberikan peringatan keras kepada Ade Armando.
Baca juga: Soal Polemik Dinasti Yogyakarta, Kaesang Persilakan Ade Armando Keluar dari PSI
Membuat Geram
Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat melaporkan Ade Armando ke Polda DIY.
Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Prihadi Beny, mengatakan sebagian masyarakat Yogyakarta merasa geram atas pernyataan Ade yang menyinggung Yogyakarta menerapkan dinasti politik.
Laporan itu tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STTLP/B/ 945/ XII/ 2023/ SPKT/ Polda DI Yogyakarta dan telah ditandatangani Ka Siaga I SPKT Polda DIY, AKP Suyadi.
Beny menuturkan, Ade Armando dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat 2.
"Hari ini kami melaporkan Ade Armando terkait dugaan ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya ketika dijumpai di Mapolda DIY, Rabu (6/12/2023), dikutip dari TribunJogja.com.
Laporan ini diniatkan supaya pernyataan ujaran kebencian semacam ini tak kembali dilakukan oleh Ade Armando.
"Kami ingin memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya minta maaf karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando," tegasnya.
Di sisi lain, mereka meyakini bahwa pengangkatan Gubernur DIY sudah diamanatkan dalam konstitusi melalui UU Keistimewaan.
"Ya, terkait video postingan yang bersangkutan di Twitter, ya, yang menyatakan tentang Jogja yang mana disampaikan intinya masalah politik dinasti, masalah politik dinasti yang kemudian Ade Armando mengarahkan Jogja inilah yang politik dinasti," tegasnya.
Sebelumnya beberapa elemen masyarakat lain juga menggeruduk kantor DPW PSI guna meminta pertanggungjawaban atas pernyataan Ade Armando terhadap Yogyakarta pada Senin (4/12/2023).
