TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai respons dari sejumlah tokoh.

Sebelumnya, Ade menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ade Armando Singgung Politik Dinasti DIY, Dilaporkan ke Polda hingga Dipersilakan Kaesang Keluar PSI

Kini, pendapat Ade Armando soal politik dinasti Yogyakarta telah ditanggapi oleh cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo.

Selain itu, calon presiden (capres) nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo juga turut buka suara mengenai polemik ini.

Tak Perlu Menyinggung Daerah Istimewa

Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo atau yang akrab disapa Mas Marrel ini mengutarakan sudut pandangannya atas opini dari Ade Armando.

Menurut Marrel, apabila politikus PSI itu ingin mengkritisi mahasiswa, seyogianya ia tak perlu menyinggung keberadaan Yogyakarta yang secara konstitusi sudah dinyatakan sebagai daerah istimewa.

"Mahasiswa harusnya dirangkul. Kalau ingin mengkritisi mahasiswa silakan dialog," kata Mas Marrel saat ditemui, Rabu (6/12/2023), dikutip dari TribunJogja.com.

Di sisi lain, ia tak mempermasalahkan apakah pernyataan Ade Armando merupakan pesanan dari kubu partai politik tertentu atau bukan.

Hanya saja Marrel berpesan supaya Yogyakarta jangan dibuat gaduh.

"Mau itu setting-an atau enggak, Jogja jangan dibuat gaduh. Jogja istimewa karena semua masyarakatnya dan sejarahnya," ucapnya.

Mengenai pernyataan Ade Armando tentang politik dinasti di Yogyakarta, Marrel menegaskan bahwa masyarakat Yogyakarta yang menghendaki Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dengan disahkan secara konstitusi.

Marrel juga menceritakan, sebenarnya pada 2007 silam Ngarsa Dalem tidak bersedia lagi menjadi Gubernur.

"Dulu Ngarsa Dalem gak bersedia lagi menjadi Gubernur 2007. Itu beliau sempat menyampaikan tidak berkenan lagi maju Gubernur."

"Ya, sudah monggo rakyat gimana. Kemudian yang masyarakat menghendaki," jelas Marrel.

Marrel berpendapat, Yogyakarta menjadi back stage para elite politik yang memiliki ambisi politik tertentu.

Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat Yogyakarta untuk tetap nyawiji (bersatu) agar tidak timbul perpecahan akibat dinamika politik yang semakin memanas.

"Mereka (warga Jogja) militan kalau gak disikut, ya santai saja," terang Marrel.

Tanggapan Ganjar dan Sikap Kaesang

Sementara itu, Ganjar Pranowo berujar bahwa pernyataan Ade Armando seharusnya dijadikan pelajaran.

"Dia sudah minta maaf, Ngarsa Dalem sudah menjelaskan, kita belajar saja untuk kita bisa saling menghormati," ucap Ganjar di Balikpapan, Selasa (5/12/2023).

Di sisi lain, Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI mempersilakan Ade Armando untuk keluar dari partai apabila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi terkait Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut bahwa PSI taat konstitusi.

"Kami partai PSI taat pada aturan konstitusi apalagi yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Oleh karena itu, ia mempersilakan Ade serta kader PSI yang tidak bisa mengikuti UU atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 supaya keluar dari partai.

"Bang Ade atau kader lain yang tidak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," tutur pria berusia 28 tahun itu.

Suami Erina Gudono itu mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari Yogyakarta.

"Saya bagian dari Yogyakarta, saya juga menikah di Yogyakarta, istri saya juga orang Yogya," jelasnya.

Ade Armando Dilaporkan ke Polda DIY

Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat melaporkan Ade Armando ke Polda DIY.

Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Prihadi Beny, mengatakan sebagian masyarakat Yogyakarta merasa geram atas pernyataan Ade yang menyinggung Yogyakarta menerapkan dinasti politik.

Laporan itu tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STTLP/B/ 945/ XII/ 2023/ SPKT/ Polda DI Yogyakarta dan telah ditandatangani Ka Siaga I SPKT Polda DIY, AKP Suyadi.

Beny menuturkan, Ade Armando dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat 2.

"Hari ini kami melaporkan Ade Armando terkait dugaan ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya ketika dijumpai di Mapolda DIY, Rabu, dikutip dari TribunJogja.com.

Laporan ini diniatkan supaya pernyataan ujaran kebencian semacam ini tak kembali dilakukan oleh Ade Armando.

"Kami ingin memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya minta maaf karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando," tegasnya.

Di sisi lain, mereka meyakini bahwa pengangkatan Gubernur DIY sudah diamanatkan dalam konstitusi melalui UU Keistimewaan.

"Ya, terkait video postingan yang bersangkutan di Twitter, ya, yang menyatakan tentang Jogja yang mana disampaikan intinya masalah politik dinasti, masalah politik dinasti yang kemudian Ade Armando mengarahkan Jogja inilah yang politik dinasti," tegasnya.

Sebelumnya beberapa elemen masyarakat lain juga menggeruduk kantor DPW PSI guna meminta pertanggungjawaban atas pernyataan Ade Armando terhadap Yogyakarta pada Senin (4/12/2023).

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Soal Ade Armando, Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mas Marrel: Jogja Jangan Dibuat Gaduh dan Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa Laporkan Ade Armando ke Polda DIY Soal Pernyataan Dinasti Politik.

(Tribunnews.com/Deni/Milani Resti)(TribunJogja.com/Miftahul Huda)