Laporan wartawan Tribunnews, Abdul Qodir 
 
 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritik calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan perihal fenomena 'orang dalam' alias 'ordal' di segala urusan tatanan demokrasi di Indonesia, mendapat sorotan dari Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.

Trubus menilai Anies itu seperti 'menepuk air di dulang terpercik muka sendiri'.

Ia menyinggung sekaligus mengingatkan, bahwa Anies juga melakukan hal sama yakni menempatkan 'ordal' alias 'orang dekat' di posisi strategis sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Ditanya Perasaannya usai Debat Capres, Anies: Tadi Malam Saya Tanya soal Perasaan Tidak Dijawab

Di antaranya menaruh 'ordal' di jabatan Komisaris LRT Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), hingga Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Dia pernah menjabat sebagai gubernur terus ada orang-orang dekatnya juga yang masuk menjabat posisi-posisi 'orang dalem'. Kayak LRTJ, (eks) Komisaris Jakpro, itu kan orang dekatnya. Yang di TGUPP 'orang dalam' semua," ujar Trubus dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

Oleh karena itu, ia menilai pernyataan Anies bertolak belakang dengan yang telah dilakukannya sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta. 

"Pernyataannya saya kira akan menjadi bumerang. Jadi, kalau memahami 'orang dalam' ini kan jadinya seperti 'terpercik muka sendiri' jadinya," terangnya. 

Menurutnya, pernyataan 'ordal' saat debat capres membuat masyarakat bingung dan keragu-raguan bagi para pemilih Anies.

"Menyebabkan keragu-raguan orang yang dulunya meyakini dia sebagai pemimpin ke depan, malah jadinya keraguan. Kasihan tim kampanyenya juga," kata Trubus.

Trubus juga melihat pernyataan Anies tentang demokrasi yang buruk terlalu berlebihan. Sebab, Anies terpilih menjadi gubernur DKI karena diusung oleh partai politik yang menjadi oposisi.

Baca juga: Kampanye Pilpres 2024 Hari Ini: Anies Kenalkan Program Bansos Plus, Cak Imin Pergi Umroh

Ia juga menilai Anies tidak akan menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan.

"Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini," kata Trubus.

Sebelumnya, Anies menyinggung tentang fenomena 'orang dalam' atau 'ordal' dalam debat perdana capres 2024 menghadapi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). 

Menurut calon presiden nomor urut satu itu, fenomena ordal ini menyebalkan karena membuat meritokratik tidak berjalan dan etika luntur.

"Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal.

Baca juga: Anies Sebut Fenomena Ordal Merusak Tatanan Demokrasi di Indonesia

Mau masuk kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser, ada ordal.

Ada ordal dimana-mana, yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur," kata Anies saat menanggapi pernyataan Prabowo dalam debat capres.

Fenomena ordal ini disampaikan Anies ketika merespons jawaban calon presiden 02 Prabowo Subianto tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun.