Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua Calon Presiden (Capres) yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling singgung perihal pupuk subsidi yang sulit diperoleh kalangan petani di sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun, saling singgung masalah pupuk subsidi untuk para petani ini muncul dalam agenda Debat Capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Persoalan ini pertama kali diangkat oleh Prabowo.

Di mana Capres nomor urut 2 ini menyoroti sistem pelayanan publik di Jawa Tengah terkait memperoleh pupuk subsidi, khususnya pada saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur di Provinsi tersebut.

"Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," papar Prabowo.

"Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," sambungnya.

Padahal, lanjut Prabowo, seharusnya sistem pelayanan publik harus dipermudah.

Apalagi, petani merupakan salah satu kalangan yang sangat vital, yang mampu menjaga keamanan pangan di dalam negeri.

"Sebenernya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Mungkin Bapak bisa jawab masalah itu. Terima kasih," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar langsung angkat suara terkait pernyataan Prabowo.

Berdasarkan pengamatan Capres nomor 3 ini, kelangkaan pupuk terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Mulai dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, bahkan Papua.

Hal-hal seperti ini menurut Ganjar, seharusnya dapat diatasi Pemerintahan saat ini. Terlebih, Prabowo disebut pernah menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang tentunya paham betul tentang permasalahan seputar pertanian.

"Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak. Pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," papar Ganjar.

"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI," lanjutnya.

Untuk itu, Ganjar bakal membereskan sumber permasalahan sistem pelayanan publik terkait distribusi pupuk subsidi ke petani.

Yakni dengan cara menyempurnakan data petani nasional. Serta tidak membatasi kuota pupuk bersubsidi.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," ucap Ganjar.

"Maka ini lah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.