Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Prof. Muhadjir Effendy mengibaratkan pemilu layaknya pertandingan sepak bola yang pasti ditemukan pelanggaran.

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir sekaligus merespons soal adanya potensi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pelanggaran pemilu.

Kata dia, pelanggaran kemungkinan besar terjadi di setiap pertandingan, tinggal bagaimana peran dari pengadil lapangan dalam hal ini wasit.

Baca juga: Ini 11 Nama Panelis yang Ditunjuk KPU untuk Debat Cawapres Perdana di JCC

"Karena seperti main bola itu, saya kira di dalam satu set permainan itu  hampir semua pemain pasti melakukan pelanggaran itu, tergantung diketahui oleh wasit atau tidak kan, samalah itu," kata Muhadjir saat ditemui awak media di Kantor Kemenko PMK RI, Senin (18/12/2023).

Kata dia, yang harus dilakukan oleh para pihak yakni tidak melakukan pelanggaran secara sadar atau bahkan sampai memanfaatkan momentum tersebut.

Sebab menurut Muhadjir, sejatinya di setiap kontestasi, pelanggaran itu memang kerap kali terjadi. Hanya saja, jangan sampai hal itu dilakukan secara sadar atau sengaja.

"Yang penting menurut saya jangan saling memanfaatkan momentum-momentum tertentu  untuk melakukan pelanggaran secara sadar. sering kita ini kan juga tidak sadar di dalam melakukan pelanggaran kalau tidak sadar, namanya tidak sadar gimana?" tutur dia.

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Pemilu, Cak Imin: Harus Ditindakalanjuti, Tak Boleh Dibiarkan

Perihal dengan potensi ASN melakukan pelanggaran, menurut dia, para ASN pasti memiliki pilihan dalam hal ini disebut sebagai preferensi.

Bukan berarti kata dia ASN yang memiliki pilihan terkait calon pemimpin lalu dikatakan tidak netral.

Dirinya menyebut, kedua kondisi itu berbeda antara tidak netral dengan memiliki preferensi.

"Kalau (ASN) ditanya oleh temannya (soal pilihan) masa dia nggak akan jawab? pasti juga jawab, (lalu) apakah dengan jawaban seperti itu dia kemudian sudah kelihatan ketidaknetralan nya? saya kira antara preferensi dengan netral itu dua hal yang berbeda saya kira itu," ucap dia.

Tak hanya itu, saat disinggung soal netralitas ASN, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) itu menyatakan, sejatinya 100 persen ASN tidak benar-benar netral saat pemilu 2024.

"Ya, kalau kita ini (ASN) tidak mungkin ya, kalau memang 100 persen betul-betul netral," kata Muhadjir.