Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Prof. Muhadjir Effendy menyatakan, dirinya sudah mulai melihat adanya konflik sosial yang berdampak dari kontestasi Pilpres 2024.

Kata Muhadjir, dirinya bahkan sudah mulai melihat tensi tersebut cukup tinggi terlebih di media sosial (medsos).

"Tapi memang apakah ada potensi? ada, sekarang kalau kita lihat lalu-lalang informasi dan berita di media sosial saya sudah menggambarkan ada tensi yang cukup tinggi," kata Muhadjir kepada awak media saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Alasan Prabowo Tak Pernah Anggap Jokowi sebagai Lawan meski 2 Kali Dikalahkan di Pilpres

Kata dia, beberapa konflik yang mulai muncul notabenenya berada pada tataran statement atau pernyataan-pernyataan dari kubu masing-masing kandidat capres-cawapres.

Meski begitu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) tersebut, meyakini kalau Pemilu 2024 akan berjalan aman, jujur dan adil.

"Konflik paling tidak pada level statement, pada level pernyataan-pernyataan di media masa itu sudah patut diwaspadai," kata dia.

Baca juga: Siti Atikoh Yakin Emak-Emak Bisa Jadi Sumber Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

"Tetapi saya yakin kita akan kompak kita akan betul-betul concern untuk memastikan bahwa pemilu tahun 2024 nanti berjalan aman, lancar, jujur, adil, bebas, rahasia, dan seterusnya," sambungnya.

Tak hanya itu, pemerintah kata Muhadjir sejauh ini akan terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terutama kepolisian.

Hal itu penting kata dia, untuk menghindari seluruh potensi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan akibat kontestasi Pilpres 2024.

"Kita akan terus koordinasi dengan aparat terutama pihak kepolisian dan saya selama ini juga terus berkoordinasi dengan Pak Sigit Pak Kapolri untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan itu," tukas Muhadjir.

Meski demikian, Muhadjir tidak secara gamblang menyebut kalau perihal tersebut merupakan tanggung jawab dari Menko PMK.

Sejatinya, hal ini berada di bawah kewenangan Kemenko Polhukam. 

Akan tetapi, karena Menko Polhukam Mahfud MD sendiri maju mencalonkan diri sebagai cawapres, maka dirinya merasa ini bagian dari fokus Kemenko PMK.

"Walaupun itu memang bukan tugas secara langsung dari Kemenko PMK, tetapi memang kalau itu terjadi mau tidak mau pasti punya efek berganda kepada urusan saya sebagai Kemenko PMK," tukas Muhadjir.