TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, menyoroti adanya kesenjangan di lembaga pendidikan di Indonesia khususnya pada tenaga pelajar atau guru yang lebih condong bergabung dengan sekolah negeri dibanding sekolah swasta.

"Saya termasuk heran kenapa guru-guru yang setelah diangkat jadi pegawai P3K harus bekerja di sekolah negeri. Kenapa? Bukankah sekolah negeri dan swasta sama-sama mendidik anak Indonesia?" kata Anies kala menghadiri Makan Malam Bersama Panitian Safari Natal Timnas AMIN di Golden Leaf Restaurant, Rabu (20/12/2023) malam.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menilai adanya ketidakadilan mengingat kedua orangtua dari murid-murid yang bersekolah baik di sekolah swasta maupun negeri juga membayar pajak yang sama sebagai warga Indonesia.

"Dikotomi ini harus selesai. Dan pemerintah tidak boleh melihat sekolah swasta sebagai kompetitor apalagi sebagai lawan," tukasnya.

"Kalau tidak ada sekolah swasta apa yang mau kita jelaskan pada rakyat Indonesia ketika anak-anak itu tidak dapat bangku di sekolah negeri? Sekolah swasta hadir untuk membantu apalagi yang sudah berdiri sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Laporan Dana Awal Kampanye Capres-Cawapres: Anies-Cak Imin Paling Irit, Prabowo-Gibran Boros

Bebaskan IMB

Anies Baswedan juga berencana untuk membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk sekolah jika dirinya menjadi presiden.

"Kami berencana memberikan pembebasan PBB pada sekolah supaya sekolah-sekolah termasuk sekolah yang berada di pusat kota," ujar Anies.

Menurutnya, karena sekarang sekolah-sekolah yang berada di pusat kota itu memiliki PBB yang mahal telah membebani siswa sehingga harus segera dibenahi.

"Kebijakan ini kami rencana akan diubah, sehingga semua guru bisa tetap mengajar tempat mereka dulu dikembangkan, yaitu di sekolah swasta," jelas Anies.

"Pancasila final harga mati, sudah tidak usah diubah-ubah, titik. Dialog-dialog akademik biarkan para akademisi tapi jangan sampai masuk wilayah publik," tambahnya.