Adapun cara yang bakal mereka tempuh antara lain mendorong angkatan kerja 18-24 tahun menjadi karyawan tetap, penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, perketatan masuknya tenaga kerja asing, hingga dorongan digitalisasi UMKM.

Selain itu, di sektor industri kreatif, Prabowo-Gibran menawarkan Kartu Usaha Startut untuk pengembangan bisnis berbasis teknologi dan inovasi.

Baca juga: Ganjar soal Model Debat Capres, Singgung Minimnya Waktu Sampaikan Gagasan

Kemudian, adapula perkuatan konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menunjang industri kreatif.

Prabowo-Gibran juga menawarkan pendorongan pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital demi pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Di sisi regulasi terkait ekonomi, Prabowo-Gibran memiliki program untuk menegakkan aturan soal Hak Cipta dan Hak Intelektual hingga pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Mereka juga memiliki program pembentukan Bank Wakaf demi mendorong ekonomi berbasis syariah.

"Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf," demikian tertulis dalam program kerja ekonomi Prabowo-Gibran.

Program Kerja Ekonomi Ganjar-Mahfud

Program kerja Ganjar-Mahfud di sektor ekonomi tertuang dalam poin misi ketiga yaitu "Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah" dan poin keempat yakni "Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi".

Pada poin misi ketiga, Ganjar-Mahfud memberikan sub poin judul yaitu Pembangunan Adil dan Merata serta Bahagia dan Sejahtera.

Dari sub poin judul Pembangunan Adil dan Merata, ada beberapa rencana ekonomi yang bakal dilakukan Ganjar-Mahfud yaitu:

- Pelipatgandaan dana desa berkualitas.
- Penyediaan 40 peresen tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur serta alokasi 50 persen anggaran belanja jasa pemerintah dan BUMD untuk koperasi UMKM.
- Memperbanyak pasar baru dan revitalisasi pasar tradisional.
- Pengintegrasian tempat tingal dan tempat kerja dengan sarana transportasi.
- Sinergi pertumbuhan antara kota dan desa.
- Penuntasan reforma agraria.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua.
- Penyejahteraan masyarakat adat.
- Memperkuat SDM hingga akselerasi infrastruktur di wilayah perbatasan dan tertinggal, terpencil terluar atau 3T.
- Anak muda memperoleh kemudahan akses untuk mengembangkan usaha.

Baca juga: Sebut Terlalu Sempit, Komisioner Bawaslu Minta Debat Tak Lagi Digelar di Kantor KPU RI  

Kemudian rencana ekonomi dalam sub poin berjudul Bahagia dan Sejahtera yaitu:

- Pembangunan rumah hunian baru atau renovasi sebanyak 10 juta hunian yang bersifat terjangkau dan bertempat di pusat perekonomian.
- Peningkatan kesejahteraan hingga perlindungan bagi buruh
- Pembentukan program kesejahteraan dengan pemberian kerja sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja.
-Kesetaraan upah hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
- Perbaikan kampung kumuh di desa dan kota.