Diaspora Indonesia di Australia Kritik Rencana Gibran Bentuk Badan Penerimaan Negara
program itu dinilai bisa menjadi preseden yang sangat buruk karena sulitnya mendapatkan akuntabilitas dari dana tersebut.
Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Diaspora Indonesia di Australia Kritik Rencana Gibran Bentuk Badan Penerimaan Negara
Malvyandie Malvyandie/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diaspora Indonesia di Australia mengkritik program pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusung Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ketua Umum Australia for Ganjar Mahfud Anton Tobing, program itu bisa menjadi preseden yang sangat buruk karena sulitnya mendapatkan akuntabilitas dari dana tersebut.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Optimis Masuk Putaran Kedua Pilpres, Bertarung dengan Prabowo-Gibran
"Kita sedang berusaha membangun Indonesia untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Saya menyayangkan pernyataan ini karena sangat bertentangan dengan asas transparansi sebagai pedoman pemerintahan yang baik, ini bukan good governance," ujar Anton, Kamis (28/12/2023).
Ia juga meminta para capres-cawapres untuk berkampanye menggunakan bahasa yang sederhana.
"Karena kita semua memang perlu mengedepankan cara-cara yang membumi, bukan dengan permainan akronim atau singkatan-singkatan tanpa disertai substansi argumen yang sesungguhnya,” jelas Anton.
Pernyataan Gibran soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Dalam debat cawapres pekan lalu, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan rencana pasangan Prabowo-Gibran terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Menurut dia, badan ini harus dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara yang besar.
Meskipun, opsi pendanaan itu tidak hanya tergantung dari APBN, bisa melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) seperti swasta atau CSR.
"Tapi PR kita ke depan harus menambah penerimaan negara. Untuk itu kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara," katanya.
Ia pun menjelaskan, Badan Penerimaan Negara itu akan langsung di bawah komando presiden, sehingga saat berkoordinasi dengan kementerian lain bisa lebih luwes.
Melalui badan itu, Gibran menekankan, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) juga akan bisa semakin meningkat ke depannya dan hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan pembiayaan perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Diaspora di Honolulu Sambut Program Nelayan Sejahtera
Terpisah, Diaspora Indonesia di Honolulu, Hawaii mengapresiasi program nelayan sejahtera besutan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo.
Sebagian diaspora yang berprofesi nelayan itu, menyambut baik rencana program Ganjar-Mahfud "Di Laut Kita Jaya, Nelayan Sejahtera".
Apresiasi dilayangkan dalam sosialisasi Ganjar-Mahfud yang digelar oleh relawan Ganjar bernama Warung Demokrasi.
Dalam kegiatan itu, turut hadir pula Ganjar Pranowo memberikan sambutan secara virtual. Koordinator Warung Demokrasi Lusy Van Dyke menjelaskan, tujuan sosialisasi program itu agar para diaspora Indonesia di Honolulu memilih Ganjar-Mahfud.
“Yang kami harapkan dari sosialisasi ini adalah untuk menjaring suara dari para WNI yang berada di Honolulu dan sekitarnya untuk memilih secara cerdas pada Pilpres nanti dan tentunya memilih Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, sekaligus mengamplifikasi program Paslon 03 yang jelas pro rakyat,” ujar Lusy dalam keterangannya dikutip, Kamis (28/12/2023).