Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendorong proses hukum terhadap peserta Pemilu 2024 hingga tim sukses ditunda.

"Saya minta supaya ada kebijakan penundaan proses hukum terhadap caleg, capres, cawapres, dan pendukungnya, kalau ada, termasuk tim kampanye," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Todung mengatakan, penghentian sementara proses hukum itu bertujuan untuk menekan adanya gangguan di tengah berjalannya Pemilu.

Sebab, ia tak menapik potensi hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menekan siapa pun.

Ia menilai hal ini bisa mengganggu iklim Pemilu.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Soroti Surat Suara Dikirim Tak Sesuai Jadwal di Taiwan: Bisa Timbulkan Kecurigaan

"Itu juga bisa dijadikan sebagai alat untuk menekan. Ya tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan termasuk mengarahkan aparat penegak hukum, melakukan proses hukum. Apakah itu penyelidikan, penyidikan, apalagi penuntutan dan pengadilan. Sama sekali tidak boleh," kata Todung.

Todung menjelaskan, sejumlah negara telah menerapkan aturan penundaan proses hukum tersebut.

Sehingga, melalui alasan yang disampaikannya itu, Todung menilai, Indonesia perlu ikut menerapkannya dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Ungguli Pasangan Ganjar-Mahfud dan AMIN, Gibran: Saya Ini Cupu

"Di beberapa negara kita melihat kebijakan itu (penghentian sementara proses hukum) sudah diambil. Tapi kita tidak punya kebijakan itu. Nah menurut saya ini bahaya kalau itu diteruskan ya," ucap Todung.

Lebih lanjut, ia kemudian menuturkan, proses hukum akan membuat iklim politik menjadi tidak fair dan membuat pemilih menjadi takut untuk memilih.

Tak hanya itu, ia juga menilai, para peserta pemilu akan dibuat merasa diawasi.

"Membuat capres-cawapres, caleg itu merasa diawasi seolah jadi sandra," ungkapnya.