TRIBUNNEWS.COM - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, kompak melemparkan kritik terkait pernyataan soal bantuan sosial (bansos).

Sebelumnya, perkataan Menteri Perdagangan (Mendag), yakni Zulkifli Hasan menuai kontroversi karena menyebut bansos yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan mengatakan bahwa bansos untuk masyarakat itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi dari rakyat untuk rakyat.

Baca juga: Soal Tudingan Politisasi Bansos, Dradjad: Menterinya dari PDIP Lho!

Hal itu disampaikannya dalam acara 'Desak Anies' di Lapangan Cindua Mato, Sumatera Barat, Rabu (3/1/2024).

"Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah membayar pajak kepada mereka yang belum bisa sejahtera," kata Anies.

Oleh sebab itu, Anies menyebut bansos tak boleh diklaim sebagai bantuan pribadi karena itu sebenarnya adalah uang rakyat yang dititipkan kepada pemerintah.

Anies lantas mencontohkan, ada beberapa orang yang menitipkan uang kepada seseorang dan orang tersebut membagikan uang itu atas nama dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, menurutnya klaim semacam itu tidak etis dan mesti diluruskan.

"Ini dari saya, ya, kira-kira etis tidak? Tidak etis, dan itu salah. Karena itu, kita harus luruskan."

"Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat bukan dari satu orang dan itu untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu," ungkapnya.

Terpisah, Cak Imin meluruskan pernyataannya soal usulan penundaan penyaluran bansos.

Ia mengatakan bahwa dirinya dan Anies tetap menginginkan bansos disalurkan.

Hal yang ditolaknya ialah apabila bansos dijadikan alat kepentingan politik kelompok tertentu.

Sebagai informasi, Cak Imin sempat menyarankan agar penyaluran bansos ke masyarakat ditunda hingga Pemilu 2024 selesai dilaksanakan.

"Yang saya tolak adalah apabila pemberian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, itu yang tidak boleh dilakukan," kata Cak Imin di GOR Volley Ball Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana keterangan pers diterima Tribunnews.com, Rabu.

Ketua Umum PKB itu kini menyerukan agar bansos tetap diberikan sesuai rencana pemerintah Jokowi. 

"Yang kedua, kami menolak bansos yang diberikan seolah-olah atas nama seseorang. Bansos ini uang rakyat, harus diberikan kepada rakyat."

"Tidak boleh dimanfaatkan untuk pemilu kelompok tertentu. Untuk itu bansos tidak ditunda tapi terus dilaksanakan," jelasnya.

Cak Imin juga meminta masyarakat untuk menyikapi secara bijak setiap bansos yang diterima berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR. 

Tak ketinggalan, ia menyampaikan agar pemberian bansos terus diawasi oleh berbagai pihak termasuk oleh media.

"Harus dilaksanakan, tidak usah ditunda. Tapi jangan sampai rakyat tidak tahu itu rakyat uangnya sendiri bukan oleh pemerintah atau oleh segelintir calon atau pribadi," terang Cak Imin.

(Tribunnews.com/Deni/Yulis/Reza Deni)