Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya.

"Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya," kata Halili, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Kamis (4/1/2024).

"Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3," sambungnya.

Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja.

"Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu (dilakukan) by intention (dengan niat). Memang disengaja," ucap Halil.

Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut.

Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini.

"Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi ditengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara Pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres," tuturnya.

Baca juga: Ketua dan Anggota Bawaslu Jakpus Dilaporkan ke DKPP Buntut Vonis Gibran Potensi Langgar Pergub

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat dua pasangan calon. 

Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat dua kolom pasangan calon presiden.

"Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kekhilafan yang terjadi," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Prabowo Rincikan Program Bagi-bagi Susu Gratis: Paling Sehat Langsung dari Sapi

Pihaknya, lanjut Idham, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. 

Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal tiga pasang calon atau lebih.

"Pada 29 Desember 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut," ujarnya.

"KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat surat dua pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal tiga pasang calon," sambung Idham.