TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD, akan peluncuran bantuan sosial atau bansos di masa kampanye.

Padahal, Drajad mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP, masih menjabat Ketua DPP PDIP.

“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos). Lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad, Kamis (4/1/2023).

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Zulkifli Hasan Politisasi Bansos Untuk Kepentingan Capres-Cawapres Tertentu

Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.

Dradjad menjelaskan bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN.

Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif yaitu pemerintah.

“Karena itu masalah berapa besar dimana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” kata  Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Kekhawatiran PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud yakni  Hasto Kristiyanto berharap agar bantuan sosial (bansos) pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.

Karenanya, PDIP mendukung penuh langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi menjalankan bansos.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Sementara, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengatakan partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. 

Dia menerangkan, PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014-2019.

Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.