Sebagai informasi, di era SBY, pemerintah Indonesia mengakuisisi F-16 bekas dari Amerika Serikat.

Meski berlabel hibah, Indonesia juga harus mengeluarkan biaya ratusan juta dolar untuk perbaikan dan upgrade pesawat tempur tersebut.

Hingga hari ini, pesawat tempur F-16 bekas dari AS itu masih menjadi tulang punggung TNI AU.

Pakar: Kenapa tidak produksi sendiri?

Secara terpisah, Founder Makara Strategic Insight (MSI Research) Andre Priyanto mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Pemerintah membeli alutsista bekas.

Dikatakan, sistem pertahanan negara baik dalam keadaan perang atau tidak berperang tetap harus dilengkapi Alutsista sesuai kemajuan teknologi.

“Seharusnya, yang kita beli alutsista baru, bukan yang bekas. Namanya saja teknologi, ya kita harus ikut perkembangannya. Perkembangan teknologi itu kan sebuah keniscayaan, pasti berubah,” kata Andre di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Alumni Kajian Strategic Intelligence SKSG Universitas Indonesia (UI) menyatakan, pembelian alutsista bekas sebaiknya menjadi peluang Indonesia untuk belajar dan mereplikasi.

“Beli bekas untuk alih teknologi, kemudian kita produksi sendiri. Kan kita punya PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Mengapa kita tidak meniru cara Tiongkok? Kita ambil barang dari luar, kita amati, tiru, dan modifikasi, lalu produksi di dalam negeri,” ujarnya.

Andre berpendapat, bahwa memproduksi alutsista di dalam negeri akan memiliki sejumlah keuntungan, baik secara pertahanan, maupun ekonomi.

“Itu kan malah bagus. Secara pertahanan, teknologinya kita punya sendiri. Kedua, kita juga bisa jual ke negara lain, dapat keuntungan. Ini lebih masuk akal dibanding beli Alutsista bekas."

"Seperti Amerika Serikat untuk membangun sistem kedirgantaraannya, mereka memproduksi pesawat tempur melalui teknologi militer yang dijual untuk publik. Seharusnya kita meniru itu, karena secara SDM, di Indonesia banyak orang pintar,” kata Andre. 

Pembelian Mirage bekas ditunda

Pengadaan 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 asal Qatar yang dipersoalkan oleh banyak pihak akhirnya ditunda.

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut rencana pembelian satu skadron Mirage 2000-5 ditunda karena keterbatasan fiskal.

"Belakangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan karena ada keterbatasan kapasitas fiskal kita, maka pembelian Mirage 2000-5 ini ditunda." jelasnya.

Isu pembelian pesawat bekas kembali mencuat jelang debat ketiga Pilpres 2024 yang akan membahas seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.