TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali mengungkit pertanyaannya kepada Prabowo Subianto dalam Debat Pilpres 2024.

Anies Baswedan dalam Debat Pilpres 2024 Minggu (7/1/2024) malam menyinggung etika Prabowo Subianto yang merupakan pejabat negara dalam hal ini menteri pertahanan RI (Menhan), tetap maju dalam Pilpres meski ada putusan pelanggaran etika terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memtutus gugatan syarat usia Capres-Cawapres.

Diketahui gugatan di MK tersebut menjadi pemulus langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Mendengar pertanyaan Anies, Prabowo merasa keberatan.

Bahkan Prabowo balik menyerang dan menilai Anies Baswedan tidak pantas bicara etik dalam debat.

Prabowo pun menilai kalau Anies Baswedan telah menyesatkan persepsi publik.

Baca juga: Jokowi Kritik Debat Pilpres 2024 Sasar Personal, TPN Ganjar Ungkit Prabowo Serang Anies

Sebab, Anies kata Prabowo juga merupakan sosok yang tidak dapat memberikan contoh yang baik soal etika.

Menyikapi hal tersebut, Anies pun menanggapinya enteng.

"Kalau tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjawab jangan menyalahkan penanya. Ya jawab saja pertanyaannya, betul kan?" kata Anies di Djalaludin Airport, Gorontalo, Senin (8/1/2023).

Baca juga: Disindir Punya Tanah 340 Ribu Hektar oleh Anies, Prabowo Langsung Joget Silat di Depan Erick Thohir

Anies lantas mengibaratkan situasi tersebut seperti momen doorstop yang sering dilakukannya bersama wartawan.

"Sama seperti saya ditanya teman-teman media, masa saya larang media bertanya? Jawab saja, justru pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kita semua harapkan jawabannya, mengapa? Karena ketika memimpin sebuah negara dan memimpin di bidang pertahanan, standar etika itu harus tinggi," kata Anies.

Ia pun mengungkit dalam Debat Pilpres 2024 semalam dirinya menunjukkan fakta-fakta 5 tahun terakhir ini, ada masalah etika.

"Bahkan saya tanyakan terkait dengan sudah terjadi pelanggaran kode etik di MK yang menghasilkan calon wakil presiden yang melewati proses pelanggaran etik tapi tetap kompromi," ujarnya. (*)