TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana bergabungnya kubu Anies Baswedan dengan Kubu Ganjar Pranowo kembali berhembus pascadebat calon presiden (Capres) pada 7 Januari 2024, lalu.

Di mana, keduanya kompak melontarkan kritikan terhadap sistem pertahanan RI yang dipimpin oleh capres nomo urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Anies dalam beberapa kesempatan juga tak menepis jika pihaknya membuka kemungkinan kerja sama dengan Ganjar.

Ganjar juga merespon positif soal wacana pihaknya akan membuka kerja sama dengan Kubu Anies di Pilpres 2024. Sebab, dia menilai semua kemungkinan bisa saja terjadi dalam politik.

Sinyal mulai nyaman dengan kubu Ganjar juga diperlihatkan oleh Anies ketika menyampaikan ucapan HUT ke-51 PDI Perjuangan (PDIP). Ucapan itu juga direspons positif oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto bahkan mengajak Anies untuk sama-sama melawan tindakan intimidasi yang terjadi saat ini.

Anies juga memuji Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai sosok yang terus menjaga demokrasi di Indonesia.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Hasto Kristiyanto juga mengaku pihaknya telah menjejaki komunikasi dengan Timnas Pemenang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) .

Hal itu disampaikan Hasto saat dikonfirmasi terkait adanya penjajakan komunikasi TPN Ganjar-Mahfud dengan Timmas Amin untuk membahas putaran kedua Pilpres 2024.

"Jadi, tim hukum kami memang sudah membangun komunikasi," ujar Hasto saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Bahkan, Hasto mengaku dirinya pernah bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). JK merupakan satu di antara tokoh yang mendukung pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Saya sendiri pernah bertemu dengan Bapak Jusuf Kalla, dimana beliau juga sangat mengkhawatirkan terhadap kecenderungan pemilu yang sepertinya sudah bergeser, tidak lagi menempatkan rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya," ungkap Hasto.

Hasto pun menyebut, satu di antara praktik janggal dalam pemilu yakni politisasi program kerakyatan seperti BLT dan bansos.

Maka, bagi Hasto, program kerakyatan itu akan tetap berjalan lantaran perintah konstitusi yang menyebut fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara negara.