TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia masih menghadapi beberapa gangguan keamanan nasional.

Permasalahan terkait TPPO dan kekerasan domestik di Indonesia kini telah menjadi hal yang genting, terutama bagi anak-anak dan perempuan.

Sementara itu, kerentanan masyarakat di lingkup siber masih sangat tinggi.

"BSSN mencatat terdapat enam juta serangan yang berhasil menembus keamanan nasional dan merugikan masyarakat,” ujar Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Lebang, melalui keterangan tertulis, Senin (15/1/2024).

Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Dalam merespons hal tersebut, Ganjar-Mahfud menawarkan sejumlah inovasi guna memperbaiki implementasi pengamanan dan pemolisian secara berkelanjutan.

Reformasi Polri, keadilan restoratif, penegasan kedaulatan digital, penegakan hukum laut terpadu, hingga pemastian kesejahteraan anggota dan keluarga bhayangkara menjadi usulan yang didorong Ganjar-Mahfud sebagai upaya perbaikan yang dimaksud.

Ganjar-Mahfud mendorong reformasi Polri yang memuat penguatan kelembagaan dan kebijakan pemolisian yang adaptif dan sensitif terhadap pelayanan publik.

Dari yang disampaikan oleh Ganjar saat debat ketiga (7/1), pembentukan Direktorat Baru untuk TPPO dan Kekerasan Domestik di setiap Polda ditujukan untuk mencegah dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dalam kasus kejahatan ini.

"Penguatan kelembagaan juga ditujukan dalam menangani kejahatan siber dengan Badan Siber Polri. Usulan tersebut berangkat dari penilaian bahwa 10 Direktorat Siber yang telah dibangun masih belum cukup untuk menangani kejahatan siber yang meresahkan masyarakat,” ucap Guntur.

Badan Siber Polri diharapkan dapat mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penegakan hukum siber dapat dilakukan dengan menghadirkan SDM yang ahli, serta respons yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis.

Pembangunan Badan Siber Polri merupakan jawaban Ganjar-Mahfud dalam menegakkan kedaulatan digital.

Pemastian otonomi di ranah digital dibutuhkan untuk perlindungan segenap bangsa, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap kejahatan digital seperti judi online dan penyebaran misinformasi yang marak mengancam masyarakat.

Ganjar-Mahfud menawarkan digitalisasi kepolisian untuk membuat sistem pelaporan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efektif dijalankan oleh Polisi. Dengan upaya digitalisasi, Polisi menjadi lebih tanggap kepada kebutuhan masyarakat, sedangkan masyarakat bisa mendapatkan rasa keamanan dan akses pelayanan publik oleh Polisi dengan transparan, cepat, dan tanpa pungutan liar (pungli).

Kebijakan lain yang akan didorong oleh Ganjar-Mahfud adalah keadilan restoratif.

Usulan tersebut berangkat dari upaya penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku.

Baca juga: 21 Program Ganjar-Mahfud Jika Terpilih di Pilpres, Internet Gratis hingga KTP Sakti Curi Perhatian

Sehingga menjadi alternatif pemidanaan dengan pemberlakuan hukum sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen visi misinya.