Ketua Bawaslu Jamin Kekurangan 18 Ribu Pengawas TPS Terpenuhi Sebelum Hari Pencoblosan
Bagja meyakinkan, meski tersisa waktu 26 jelang hari, kebutuhan 18 ribu pengawas TPS dipastikan akan terpenuhi sebelum hari-H pemungutan suara
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan melakukan pelantikan jajaran pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk kebutuhan Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg), pada 21-22 Januari 2024.
Bawaslu mencatat ada 18 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, belum memiliki pengawas.
"Sekarang lagi ada updatingnya. Lagi proses di kami, besok 21 - 22 Januari pelantikan pengawas," kata Bagja saat ditemui Tribunews.com di M Bloc, Jakarta Selatan pada Jumat (19/1/2024).
Bagja meyakinkan, meski tersisa waktu 26 jelang hari, kebutuhan 18 ribu pengawas TPS dipastikan akan terpenuhi sebelum hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
"Cukup, 7 hari sebelum itu harus sudah ada dan sudah dilantik. Ada 18 ribu, satu TPS satu orang," jelas dia.
Sebelumnya Bagja menjelaskan persoalan rekrutmen pengawas terjadi karena faktor pendidikan masyarakat di sekitar lokasi TPS.
Ia mencontohkan di sebagian lokasi TPS, kebanyakan masyarakat berpendidikan terakhir SMP. Sementara syarat untuk pengawas TPS minimal berpendidikan terakhir SMA.
"Misalnya, dengan penduduk desa di sebelahnya. Kan seharusnya memang di daerah tersebut, tapi tidak ada bagaimana? Itu kejadiannya. Tingkat pendidikannya nggak SMA, masih SMP semua, bagaimana coba? Terus cari di lain pulau? Repot kan? Itu undang-undang yang terpaksa disimpangi untuk itu," kata Bagja, Rabu (17/1/2024) malam.
