Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajak para pengguan media sosial (medsis) dapat menyaring setiap informasi selama rangkaian proses Pemilihan Umum (Pemilu). 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati saat peluncuran buku panduan melawan hoaks Pemilu yang digelar Perludem dan TikTok Indonesia di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan pada Jumat (19/1/2024).

Khoirunnisa menjelaskan, hoaks layaknya polusi di tengah ekosistem informasi pemilu. Ada hoaks yang sengaja dibuat untuk menyerang peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun kelompok rentan yang tidak kritis terhadap informasi yang didapatkan. 

Selain itu, ada pula hoaks lama yang kembali beredar atau sengaja diedarkan untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilu atau peserta pemilu seperti kotak suara kardus, kematian petugas pemilu karena diracun, atau manipulasi suara dengan menyalahgunakan hak suara kaum disabilitas mental. 

Sementara itu, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya juga mendapat sejumlah isu yang ditemukan di media sosial selama pemilu. 

Misalnya saja terkait logistik, surat suara yang sudah terkirim, hingga terkait data pemilih di dalam maupun luar negeri. Jika ada konten yang dirasa perlu diklarifikasi agar tak terjadi kekeliruan, maka KPU akan menjelaskannya kepada publik. 

"Ada yang bernilai benar ada yang salah," kata Betty.

Buku panduan ini sendiri diterbitkan karena berangkat dari banyaknya hoaks, dis atau misinformasi yang beredar di media sosial, termasuk TikTok. Pengaruh hoaks ini bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pemilu. 

Sehingga buku ini dimaksudkan untuk mengedukasi publik mengidentifikasi konten hoaks selama Pemilu 2024, mendorong berpikir kritis, hingga memberikan pemahaman soal pelaporan konten hoaks pemilu. 

"Buku ini dibuat untuk mengedukasi pengguna TikTok agar dapat mengidentifikasi konten hoaks Pemilu, mendorong daya berpikir kritis, dan memberikan panduan teknis cara pelaporan konten hoaks Pemilu di TikTok," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid mengatakan distorsi informasi amat masif terjadi ketika pemilu. Sehingga pihaknya selaku platform media sosial enggan pengguna ikut terpapar. 

Apalagi berdasarkan data, pemilih pemula atau pemilih yang masuk golongan generasi muda mendominasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Sehingga para pemilih muda yang erat hubungannya dengan gawai atau internet, dapat teredukasi. 

"Oleh karena itu kami merasa penting bagi tiktok ambil bagian dari sisi edukasi. Jumlah pemilih pemula juga besar maka dari itu kami ingin ambil bagian pengguna kami mendapat informasi yang tepat," kata Faris.

"Oleh karena itu, kami mendukung dan harapannya buku panduan hoaks ini bisa membantu pengguna kita mengidentifikasi hoaks yang didistribusikan sepanjang pemilu," pungkas dia.

Dalam diskusi peluncuran buku ini, turut hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagia, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, Anggota Presidium Komite Edukasi Mafindo Heni Mulyati dan Program Officer Perludem Nurul Amalia.