TRIBUNNEWS.COM - Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Hal itu disampaikan Gibran saat ditanya soal kebijakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan di Indonesia dalam debat kedua cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

"Jika kita bicara soal karbon maka kita harus menyinggung juga pajak karbon, carbon capture dan storage, tentu kita harus mendorong transisi menuju energi terbarukan."

"Kita tidak boleh lagi ketergantungan dengan energi fosil. Kita dorong terus energi hijau dengan bahan baku nabati," kata Gibran. 

Gibran bakal terus menggenjot energi hijau, seperti bioavtur, biodisel hingga bioetanol.

"Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong kepada energi hijau seperti bioavtur, biodisel dan bioetanol," ujarnya.

Menurut Gibran, pemerintah sudah menjalankan program B35 dan B40.

Potensi energi baru dan energi terbarukan juga menurutnya sudah berjalan dengan baik. 

"Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi dan juga panas bumi," kata Gibran.

Sebelumnya, pada segmen pertama ketiga cawapres menyampaikan visi dan misi. 

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti soal pemerintah yang dinilai abai dengan nasib petani.

Baca juga: Dinilai Terbukti Ampuh Turunkan Jumlah Desa Tertinggal, Gibran Bakal Tingkatkan Anggaran Dana Desa

Ia mencontohkan soal proyek Food Estate yang dinilai mengganggu kesejahteraan petani dan merusak lingkungan. 

Cak Imin juga menyinggung soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa. 

Sementara, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka kembali menekankan pentingnya hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif hingga UMKM. 

Terkait kesejahteraan petani, Gibran mengaku berkomitmen untuk memberikan ketersediaan pupuk dan bibit yang murah dan mudah. 

Ia juga bakal meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat dan mengembangkan smart farming. 

Di sisi lain, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik soal subsidi pupuk. 

Ia menilai, sampai saat ini, banyak petani kesulitan mendapat pupuk bersubsidi karena kuotanya dikurangi.

Senada dengan Cak Imin, Mahfud juga menyentil soal proyek Food Estate yang lagi-lagi dinilai merugikan negara. 

Sebagai informasi, Food Estate adalah Program Strategis Nasional 2020-2024 yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Proyek Food Estate ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berdasarkan Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas UU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Parlemen, pada 16 Agustus 2023 menyatakan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 108,8 triliun untuk membangun Food Estate di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Seputar Debat

Debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau debat kedua calon wakil presiden (cawapres) berlangsung pada Minggu (21/1/2024) malam ini mulai pukul 19.00 WIB. 

Debat kedua yang mempertemukan tiga cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC).

Pada debat kali ini mengusung tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Sebanyak 11 panelis dihadirkan dalam debat cawapres malam ini.

Adapun debat merupakan bagian dari metode kampanye pemilu presiden.

Masa kampanye sendiri berlangsung selama 75 hari, mulai 28 November 2023-10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(Tribunnews.com/Milani Resti)