TRIBUNNEWS.com - Calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, membeberkan strateginya untuk mewujudkan reforma agraria di Indonesia.

Menurut Gibran, kunci utama untuk merampungkan reforma agraria adalah dengan digitalisasi.

Menurutnya, dengan adanya digitalisasi, maka konflik atau mafia tanah bisa terhindarkan.

Selain digitalisasi, Gibran menyebut one map policy juga menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan reforma agraria.

"Reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan. Saya dan Pak Ganjar sempat mendapatkan predikat kota lengkap di Kota Solo."

"Garis-garis wilayah tanah sudah ter-capture, sehingga mengurangi konflik tanah, mafia tanah karena sudah ter-capture secara digital di BPN."

"Kunci utama di sini adalah digitalisasi," urai Gibran dalam debat kedua cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/4/2024), dikutip dari YouTube KPU RI.

Baca juga: Mahfud MD Jabarkan Makna Filosofis 3 Nilai Hubungan Manusia dengan Tuhan, Antarsesama dan Alam

"One map policy (juga) penting untuk menyelesaikan reforma agraria. Untuk mengurangi sengketa tanah, mafia tanah, karena database-nya digital, batas-batas tanah ter-capture di database," lanjut dia.

Lebih lanjut, Gibran juga menyinggung soal program redistribusi tanah yang saat ini sudah berjalan.

Ia mengatakan, lewat program redistribusi tersebut, tanah-tanah yang bermasalah di Indonesia, bisa disalurkan ulang ke pengusaha dan petani lokal.

"Sekarang sudah ada program redistribusi tanah, tanah-tanah HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah, untuk didistribusikan ulang, ke pengusaha lokal, petani lokal," ungkap dia.

Baca juga: Jawaban Gibran saat Dikoreksi Mahfud dan Cak Imin soal Redistribusi Tanah, Singgung soal MoU di MA

Diketahui, debat kali ini mengusung tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Sebanyak 11 panelis dijadwalkan hadir dalam debat cawapres malam ini.

Delapan dari 11 panelis diketahui berasal dari akademisi, berikut daftarnya:

1. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin).
2. Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM).
3. Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor).
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute Presedential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanaan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP, M.A (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).